Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan tambahan anggaran Rp15,5 triliun untuk 2027 guna mengejar target pembangunan kawasan agar IKN dapat difungsikan menjadi ibu kota negara pada 2028.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis mengatakan tambahan anggaran itu untuk mendukung pembangunan gedung legislatif dan yudikatif hingga hunian dan infrastruktur pendukung lainnya.

"Dari total kebutuhan anggaran OIKN tahun 2027 sebesar Rp22,2 triliun telah dialokasikan dalam pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun sehingga masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun," kata Basuki.

Dia menjelaskan pagu indikatif OIKN tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp6,7 triliun yang terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp592 miliar dan program pengembangan kawasan strategis Rp6,1 triliun.

Namun, pagu tersebut dinilai belum memenuhi total kebutuhan anggaran OIKN tahun depan yang mencapai Rp22,2 triliun. Oleh sebab itu, Basuki di hadapan legislator menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun.

Ia memerinci tambahan anggaran itu dialokasikan untuk pembangunan IKN tahap dua sebesar Rp7,4 triliun dan pembangunan tahap tiga sebesar Rp8 triliun.

Pembangunan tahap dua itu meliputi pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif, pembangunan jalan dan terowongan utilitas terpadu (MUT) serta pembangunan embung, kolam retensi, dan jaringan perpipaan.

Adapun, pembangunan tahap tiga meliputi pembangunan hunian bagi pimpinan, anggota, dan staf legislatif dan yudikatif, pembangunan jalan dan MUT menuju hunian legislatif dan kawasan diplomatik serta pembangunan embung dan jaringan perpipaan.

Selain tambahan anggaran untuk 2027, Basuki mengatakan OIKN juga masih membutuhkan tambahan anggaran Rp3,2 triliun pada tahun 2026.

Sementara itu, Komisi II DPR RI menyatakan mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran OIKN tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat berikutnya.

Komisi II meminta OIKN untuk segera menyampaikan matriks rinci program-program prioritas yang terdampak langsung oleh kebijakan efisiensi anggaran tahun 2027 dan segera melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Baca juga: OIKN dan Kemenhut rehabilitasi lahan eks-tambang jadi hutan produktif

Baca juga: IKN jadi ibu kota politik, Wapres ajak anggota DPR berkantor di sana

Baca juga: OIKN: Pembangunan kawasan hingga pemindahan ASN prioritas 2026

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.