Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan subsidi kedelai yang diputuskan pemerintah efektif sebagai langkah jangka pendek untuk meredam tekanan biaya produksi usaha tahu dan tempe.
"Subsidi ini cukup efektif sebagai langkah jangka pendek untuk meredam guncangan karena targeted dan disalurkan via Bulog langsung ke perajinnya," kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pengusaha tahu dan tempe selama ini menghadapi margin usaha yang tipis, sehingga subsidi bahan baku dapat membantu meringankan biaya produksi.
Ia mengatakan bantuan tersebut dapat membantu pengusaha mempertahankan volume produksi, kualitas produk, serta mencegah pengurangan ukuran atau kualitas tahu dan tempe.
Eliza menilai mekanisme penyaluran melalui Perum Bulog relatif lebih baik dibandingkan subsidi umum karena dapat mengurangi risiko kebocoran kepada pihak yang bukan sasaran.
"Mekanisme penyaluran via Bulog ini relatif lebih baik daripada subsidi umum karena mengurangi risiko kebocoran ke pihak non-target," ujarnya.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram melalui Bulog sebanyak 250 ribu ton di tahap awal dengan total anggaran sekitar Rp500 miliar.
Subsidi tersebut akan diarahkan langsung kepada pengusaha tahu dan tempe agar harga bahan baku menjadi lebih rendah.
Eliza menyebutkan subsidi kedelai berpotensi menahan kenaikan harga produk olahan kedelai yang menjadi sumber protein terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.
Menurut dia, penurunan biaya input dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan sosial di tengah tekanan inflasi.
"Intervensi ini juga berperan menahan tekanan inflasi pangan spesifik pada komoditas olahan kedelai, mendukung daya beli kelompok menengah ke bawah, serta menjaga stabilitas sosial di tengah gejolak harga global," tutur dia.
Namun, Eliza mengingatkan efektivitas subsidi tetap terbatas pada horizon tiga bulan dan memiliki risiko kenaikan harga kembali atau rebound yang dapat muncul setelah periode subsidi berakhir.
Untuk jangka panjang, ia menilai pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan produksi domestik, diversifikasi sumber impor, serta efisiensi rantai nilai kedelai.
Eliza mengatakan produktivitas pertanian kedelai perlu ditingkatkan melalui riset varietas unggul yang adaptif terhadap iklim tropis.
Menurut dia, hasil panen kedelai perlu didorong dari sekitar 1,5 ton per hektare menjadi 2,5 ton hingga 3 ton per hektare atau lebih.
Selain itu, ia menilai pemerintah perlu memberikan insentif kepada petani melalui subsidi input, kredit usaha, asuransi, dan harga jaminan.
"Perluasan areal tanam melalui optimalisasi lahan kering atau sistem rotasi tanaman juga harus diintegrasikan dalam program nasional yang terkoordinasi, dengan target mengurangi ketergantungan impor secara bertahap," ucap Eliza.
Lebih lanjut, ia juga mendorong diversifikasi mitra impor kedelai ke negara seperti Brasil, Argentina, dan Kanada, disertai hedging mata uang serta kontrak jangka panjang.
Menurut dia, efisiensi rantai pasok juga perlu ditingkatkan melalui investasi gudang modern, pengurangan kehilangan hasil pascapanen, serta adopsi teknologi pengolahan bagi UMKM tahu-tempe.
"Kebijakan pendukung seperti integrasi dalam strategi ketahanan pangan nasional, kemitraan publik-swasta, serta promosi diversifikasi sumber protein alternatif murah juga menjadi pelengkap penting agar tekanan permintaan tidak hanya bertumpu pada kedelai," ungkapnya.
Baca juga: Kepala Bapanas: Izin usaha dicabut bila naikkan harga kedelai impor
Baca juga: Pelaku UMKM Banyumas sebut subsidi kedelai bukti kehadiran pemerintah
Baca juga: Pemerintah subsidi kedelai Rp2.000 per kg lewat Bulog
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
