Anggota DPR ingatkan pemerintah jangan cuma kejar target jumlah KDKMP

Kami mendukung program ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah sebelum koperasi dibuka sudah dilakukan studi kelayakan bisnisnya? Apakah lokasinya strategis dan memiliki peluang usaha yang jelas

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus mengejar target jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), tetapi juga memastikan koperasi yang dibentuk memiliki model bisnis yang jelas dan mampu beroperasi berkelanjutan.

Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi di Jakarta, Kamis, Darmadi mengatakan, pihaknya mendukung penuh Program KDKMP sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan.

Namun, menurut dia, keberhasilan program tersebut tidak boleh hanya diukur dari banyaknya koperasi yang berhasil dibentuk.

"Kami mendukung program ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah sebelum koperasi dibuka sudah dilakukan studi kelayakan bisnisnya? Apakah lokasinya strategis dan memiliki peluang usaha yang jelas?" kata Darmadi.

Ia mengungkapkan, pihaknya menerima sejumlah laporan terkait lokasi koperasi yang dinilai kurang layak. Bahkan, terdapat koperasi yang berada di lokasi sepi aktivitas ekonomi atau berdekatan dengan koperasi lain yang memiliki usaha serupa.

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kalau ini dijalankan terus tanpa verifikasi dan validasi yang kuat, saya khawatir ke depan banyak KDKMP yang mangkrak, karena koperasi tetap harus berjalan dengan prinsip bisnis yang sehat," ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan koperasi tidak cukup ditandai dengan berdirinya lembaga koperasi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan menggerakkan perekonomian desa secara berkelanjutan.

Darmadi meminta Kementerian Koperasi memastikan seluruh program yang diusulkan untuk 2027 memiliki indikator keberhasilan yang jelas serta berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah telah menyiapkan model bisnis dan modul pelatihan bagi Koperasi Merah Putih untuk memastikan koperasi dapat beroperasi secara berkelanjutan.

Ferry mengatakan Kementerian Koperasi mendapat mandat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 untuk menyusun desain model bisnis sekaligus materi pelatihan bagi pengelola koperasi.

Menurut dia, penyusunan model bisnis tersebut didasarkan pada kajian kelayakan usaha agar operasional koperasi dapat berjalan sesuai dengan potensi ekonomi di masing-masing daerah.

"Kami sudah membuatkan desainnya, ada feasibility study-nya, tetapi sekali lagi ini akan kita implementasikan pada tahap operasionalisasinya," ujarnya.

Pemerintah terus mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah, setelah sebelumnya meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai tahap awal implementasi program tersebut.

Pemerintah juga berencana meresmikan operasional koperasi secara bertahap dengan target hingga 40 ribu unit dapat beroperasi pada akhir 2026.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Berita Terkait

Rekomendasi lain