Jakarta (ANTARA) - Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk membantu mengurai kebuntuan perundingan damai antara AS dan Iran, di tengah skeptisisme global terkait pencapaian kesepakatan tersebut.
Menurut Rezasyah, perjanjian damai saat ini sulit terwujud karena AS dan Iran sama-sama enggan beranjak dari posisi awal mereka.
Kondisi ini diperburuk oleh tindakan Israel—yang adalah sekutu AS—yang terus melancarkan serangan ke Gaza dan Lebanon.
“Kalaupun AS dan Iran mendekati kesepakatan sekecil apa pun, Israel merusaknya melalui berbagai aksi bersenjata di Gaza dan Lebanon selatan,” kata Rezasyah kepada ANTARA, Kamis.
Ia menambahkan bahwa desakan AS agar Israel melunak kerap diabaikan. Bagi Israel, Donald Trump dinilai sebagai satu-satunya Presiden AS yang dapat dipengaruhi secara psikologis sehingga kebijakannya sangat pro-Israel.
Kendati demikian, Rezasyah melihat celah kesepakatan masih dimungkinkan jika ada ketegasan dari Sekretaris Jenderal PBB, salah satunya dengan menugaskan pakar internasional di bidang hukum laut dan nuklir guna mendukung diplomasi Pakistan sepanjang perundingan di Islamabad.
“Dengan demikian, AS dan Iran diperlakukan secara terhormat, adil, dan terukur, sehingga keduanya dapat lebih menghargai aspirasi masing-masing,” kata Associate Professor di President University itu.
Di tengah kebutuhan akan tekanan internasional yang konsisten, Rezasyah memperkirakan Indonesia dapat mengambil peran sebagai pencetus perdamaian karena posisinya yang dihormati oleh AS maupun Iran.
Di sisi lain, absennya hubungan diplomatik resmi antara Jakarta dan Tel Aviv justru menempatkan RI dalam posisi yang terhormat di mata Israel.
Namun, untuk mengoptimalkan daya tawar diplomatik tersebut, Indonesia tidak bisa bergerak sendiri melainkan harus menggalang solidaritas global.
"RI perlu menggalang solidaritas global, utamanya dengan ASEAN, D8, OKI, Gerakan Non-Blok (GNB), BRICS, Liga Arab, MIKTA, dan Kerja Sama Selatan-Selatan," ujarnya.
Sebagai sasaran perdamaian jangka panjang, Rezasyah menyarankan Indonesia untuk mereplikasi pengalaman terbaik ASEAN ke Timur Tengah, yakni dengan merancang mekanisme menuju Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN) serta Kawasan Bebas Senjata Nuklir (NWFZ) khusus untuk kawasan tersebut.
Menanggapi pandangan bahwa suara diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Luar Negeri Sugiono saat ini dinilai kurang lantang dalam merespons isu global, Rezasyah menekankan pentingnya penguatan internal terlebih dahulu.
“Untuk membangun kepercayaan internasional dalam menggalang solidaritas, Indonesia harus membuktikan diri sanggup mengelola dalam negerinya agar lebih sejahtera, stabil, terhormat, dan terukur,” kata Rezasyah.
“Indikator keberhasilan itu bertumpu pada implementasi program Asta Cita, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang progresif, peningkatan kesejahteraan umum, serta tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum,” ujarnya, menambahkan.
Baca juga: Pakistan dan Mesir dorong jalur diplomasi di tengah konflik AS-Iran
Baca juga: Iran tolak negosiasi langsung dengan AS, pilih jalur mediasi Qatar
Baca juga: Iran tegaskan tak akan bernegosiasi di bawah tekanan AS
Pewarta: Yashinta Difa
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
