Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 perlu dirasionalisasi untuk mitigasi risiko atas program pembangunan, pelayanan masyarakat dan kegiatan yang nilainya rentan terhadap pengaruh nilai tukar rupiah dan harga BBM.
"Tanpa rasionalisasi, kami khawatirkan akan muncul banyak masalah di kemudian hari," kata Lukmanul dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, rasionalisasi sebagai bentuk mitigasi atas APBN 2026 yang mendasarkan pada data faktual dan prediksi yang terukur. Hal ini akan membantu meminimalisasi dampak buruk di kemudian hari atas pelaksanaan program pembangunan, pelayanan masyarakat dan kegiatan yang dibiayai anggaran daerah.
Lukmanul menilai melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS akan berdampak langsung pada harga-harga barang kebutuhan yang sebagian besar masih mengandung komponen impor.
Sementara, kenaikan harga BBM meskipun hanya terjadi pada non-subsidi, akan tetap berpengaruh kepada biaya operasional kegiatan.
"Akan muncul banyak celah persoalan kalau kita tidak melakukan upaya preventif terkait anggaran daerah. Karenanya, sebagai wakil rakyat Jakarta, saya meminta dilakukannya rasionalisasi anggaran dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kebaikan kita semua," ujarnya.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta mencontohkan naiknya harga bahan bangunan yang di Juni ini dipantau naik antara 5-12 persen dari sebelumnya, dipastikan akan berpengaruh terhadap proyek fisik.
"Kalau kita bersikukuh dengan nilai yang dipatok sebelumnya, pasti akan terjadi persoalan dalam pelaksanaannya," katanya.
Baca juga: DPRD DKI Jakarta sahkan APBD 2026 sebesar Rp81,3 Triliun
Desakan dilakukannya mitigasi risiko sebagai sebuah keharusan dalam demokrasi yang sehat. Pilihan melakukan mitigasi risiko anggaran pemerintah daerah, merupakan bentuk kedewasaan dalam politik anggaran.
Politisi dari Fraksi PAN DPRD DKI ini menyadari langkah mitigasi APBD 2026 akan berimplikasi pada rasionalisasi beberapa proyek pembangunan dan kegiatan yang dibiayai anggaran daerah.
Proyek fisik dengan kualitas tertentu akan menyerap anggaran yang lebih besar, dan jika tak bisa dipenuhi dalam satu tahun anggaran akan membuat jangka penyelesaiannya lebih panjang.
"Eskalasi biaya jika tidak dirasionalisasi membuka peluang terjadinya penyiasatan di lapangan yang merugikan semua pihak. Badan usaha dan perorangan yang menjadi vendor akan kesulitan meng-cover biaya operasional dan belanja barangnya. Kalau mereka mau menanggung rugi, kita apresiasi. Tapi kalau mau impas saja, akan terjadi penurunan kualitas," ucapnya.
Menanggapi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pendapatan daerah melalui optimalisasi penerimaan daerah dalam kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu, Lukmanul mengapresiasinya sebagai langkah antisipatif yang tepat.
Berkaca pada pendapatan daerah tahun 2025 yang terealisasi sebesar Rp80,03 triliun atau 94,76 persen dari target Rp84,45 triliun, untuk mencapai posisi yang sama di tahun 2026 perlu upaya yang ekstra.
"Optimalisasi pendapatan dan rasionalisasi belanja merupakan dua hal yang harus dilakukan bersamaan," katanya.
Baca juga: APBD 2025, PAD DKI Jakarta capai Rp51,22 triliun
Baca juga: DKI keluarkan Rp6,4 T untuk subsidi transportasi hingga air
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
