Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara bijaksana dengan tetap menjaga situasi kondusif nasional.
KMHDI juga mengajak masyarakat menghindari segala bentuk tindakan anarkisme yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas.
Ketua Umum PP KMHDI Wayan Ardi Adnyana dalam keterangan di Jakarta, Sabtu menyampaikan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak 10 Juni 2026, tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global yang saat ini sedang memengaruhi harga energi dunia, rantai pasok internasional serta biaya impor energi berbagai negara, termasuk Indonesia.
Pertamina dan pemerintah juga menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi geopolitik internasional.
Menurut Wayan, masyarakat tentu memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan yang dianggap berdampak pada kehidupan sehari-hari.
Namun, penyampaian aspirasi harus tetap berada dalam koridor demokrasi, mengedepankan dialog serta tidak berkembang menjadi tindakan anarkis yang justru dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi nasional.
"KMHDI memahami bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun, kita juga harus melihat persoalan ini secara utuh. Kondisi geopolitik global yang memanas telah berdampak pada harga energi internasional dan menjadi tantangan bagi banyak negara," ujar Wayan.
Oleh karena itu, KMHDI mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga persatuan, mengedepankan dialog, dan menolak segala bentuk tindakan anarkisme.
KMHDI menilai stabilitas nasional merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan terhadap masyarakat kecil.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia membutuhkan semangat gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh elemen sipil untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang muncul.
Di sisi lain, KMHDI juga meminta pemerintah dan Pertamina untuk terus menjaga ketersediaan serta distribusi BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar agar tetap mudah diakses oleh masyarakat kecil, petani, nelayan, pelaku UMKM, serta sektor-sektor produktif yang sangat bergantung pada energi terjangkau.
Pemerintah sendiri telah memastikan bahwa harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan di tengah penyesuaian BBM nonsubsidi.
"Keberpihakan kepada rakyat harus tetap menjadi prioritas. Kami mendorong pemerintah untuk memastikan pasokan Pertalite dan Biosolar tetap aman serta distribusinya tepat sasaran. Masyarakat kecil tidak boleh menjadi pihak yang paling terdampak dalam situasi global yang tidak menentu ini," ucap Wayan.
Lebih lanjut, KMHDI mengingatkan bahwa tantangan ekonomi akibat gejolak geopolitik global tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga berbagai negara lain yang menghadapi tekanan harga energi dan biaya hidup.
Untuk itu, diperlukan kedewasaan bersama dalam melihat persoalan secara objektif serta menghindari provokasi yang dapat memecah persatuan bangsa.
Sebagai organisasi kader yang berlandaskan nilai Dharma dan kebangsaan, KMHDI berkomitmen untuk terus mendorong ruang-ruang edukasi publik yang konstruktif, mengawal kebijakan pemerintah secara kritis serta memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama dalam setiap pengambilan kebijakan nasional.
"Mari kita jaga Indonesia tetap kondusif. Kritik boleh disampaikan, aspirasi harus diperjuangkan, tetapi jangan sampai dilakukan dengan cara-cara yang merusak fasilitas umum, mengganggu ketertiban, atau menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Persatuan nasional harus tetap menjadi kekuatan utama bangsa dalam menghadapi tantangan global," kata Wayan.
Baca juga: Ekonom: Mitigasi kenaikan harga BBM perlu lindungi kelompok rentan
Baca juga: CIPS sarankan penguatan UMKM usai kenaikan harga Pertamax
Baca juga: Pakar: Pemerintah perlu waspadai risiko fiskal akibat migrasi Pertamax
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
