Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bersedia memenuhi permintaan Aceh untuk kebutuhan ketahanan pangan, mulai dari percetakan sawah baru hingga penyediaan irigasi.
"Gabah, pupuk, irigasi, cetak sawah baru, berapapun permintaan Aceh kita layani," kata Zulkifli Hasan usai melantik pengurus DPW PAN Aceh, di Banda Aceh, Sabtu.
Dirinya menegaskan bahwa pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto hari ini sangat berpihak kepada rakyat kecil sehingga terus berupaya memperbaiki pasar khususnya sektor pangan.
Selain itu, Zulhas mengatakan bahwa Indonesia sudah 29 tahun masuk pasar, dalam prinsipnya di sektor pangan, maka negara ini tidak harus swasembada, kalau memiliki uang dan kurang beras cukup diimpor.
Tetapi, menurut Zulhas, bersama Presiden Prabowo telah ditegaskan Indonesia harus swasembada. Karena swasembada merupakan kedaulatan, dan kedaulatan adalah kehormatan.
"Pangan bukan hanya sekedar beras untuk makan. Tapi pangan menyangkut 100 juta rakyat Indonesia. Ada petani, nelayan dan ada peternak," ujarnya.
Baca juga: BPK dukung penguatan tata kelola Bulog akuntabel kawal swasembada
Baca juga: Bappenas dorong kerangka regulasi utuh dalam RUU Komoditas Strategis
Zulhas menegaskan, berdasarkan UUD dan Pancasila, telah diatur bahwa pertanian, peternakan adalah usaha rakyat, bukan konglomerat. Dicontohkan, dulu tidak ada yang namanya ayam broiler, melainkan ayam kampung.
Sekarang di pasar bebas, lanjut dia, masuk ayam broiler dan dikendalikan cuma dua perusahaan dari Thailand dan Malaysia. Kemudian tempe-tahu dikendalikan satu perusahaan. Lalu, roti, mie juga oleh satu-dua perusahaan.
"Nah ini, kita ingin tata bersama Pak Prabowo. Alhamdulillah sebagai contoh, kita ingin swasembada beras. Kita berpihak kepada petani, harga gabah dinaikkan agar petani sejahtera. Pokok subsidi lebih besar, diskon harga, dipermudah. Dalam tempo satu tahun, petani Indonesia sudah luar biasa. Dan kita sudah tidak impor beras lagi," katanya.
Tak hanya sektor pertanian, Zulhas juga menuturkan, seluruh kekayaan alam di pasar bebas, diberikan kepada yang mempunyai uang, mereka mengatur semuanya, termasuk pertambangan, bahkan cukup banyak yang mengobral perizinan.
Akhirnya, lanjut dia, lingkungan rusak dan rakyatnya miskin, sedangkan yang kaya adalah orang per orang. Lalu, negara diberi dan dijatahkan. Bahkan, juga terkadang dibohongi.
Seharusnya, menurut Zulhas, kekayaan alam, emas, perak, batu bara dan nikel milik negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, dan persoalan ini yang ingin diluruskan kembali oleh pemerintah.
"Ini yang kita ingin perbaiki. Saudara, karena itulah kami setia dengan Pak Prabowo. Memang dalam perubahan yang sangat penting sekarang ini, tentu ada perlawanan bagi mereka-mereka yang sudah nyaman. Tetapi kalau kita bisa melewati ini, Indonesia menjadi negara adil, setara dan maju," demikian Zulkifli Hasan.
Baca juga: Kementan perkuat cetak sawah di Kalimantan percepat swasembada pangan
Baca juga: Menko Pangan sebut swasembada pangan menyangkut hak rakyat dan petani
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
