Dalam bahasa ekonomi modern, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar lebih banyak penduduk, melainkan lebih banyak human capital yang produktif, sehat, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi
Jakarta (ANTARA) - Hasil terbaru Survei Penduduk Antar-Sensus (SUPAS) 2025 yang dilakukan BPS menunjukkan bahwa Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) Indonesia turun menjadi 2,13 anak per perempuan, banyak orang mungkin menganggapnya sekadar statistik demografi biasa.
Padahal, angka tersebut menyimpan cerita besar tentang perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang sedang berlangsung di Indonesia.
Angka 2,13 itu berarti rata-rata seorang perempuan Indonesia selama masa reproduksinya akan melahirkan sekitar dua anak. Sekilas, perbedaan dengan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang sebesar 2,18 tampak kecil. Namun dalam ilmu demografi, perubahan beberapa desimal saja dapat menjadi sinyal penting tentang arah masa depan suatu bangsa.
Lebih menarik lagi, angka tersebut menempatkan Indonesia semakin dekat dengan replacement level fertility, yaitu tingkat kelahiran yang diperlukan agar suatu generasi dapat menggantikan generasi sebelumnya, tanpa menyebabkan jumlah penduduk bertambah atau berkurang secara alami. Dalam banyak negara, angka ini berada pada kisaran 2,1 anak per perempuan.
Dengan kata lain, Indonesia sedang memasuki babak baru dalam perjalanan kependudukannya.
Stabilitas demografi
Selama beberapa dekade, isu kependudukan Indonesia identik dengan kekhawatiran terhadap ledakan penduduk. Program Keluarga Berencana yang dimulai sejak era 1970-an menjadi salah satu kebijakan publik yang berhasil dalam sejarah pembangunan Indonesia.
Data menunjukkan bahwa TFR Indonesia turun dari sekitar 5,6 anak per perempuan pada awal 1970-an menjadi 2,41 pada Sensus Penduduk 2010, kemudian turun lagi menjadi 2,18 pada Long Form SP2020, dan kini mencapai 2,13 berdasarkan SUPAS 2025.
Penurunan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami apa yang disebut para demografer sebagai fertility transition, yaitu perubahan dari pola kelahiran tinggi menuju pola kelahiran rendah. Fenomena ini lazim terjadi ketika tingkat pendidikan meningkat, urbanisasi meluas, partisipasi perempuan dalam dunia kerja bertambah, dan biaya membesarkan anak semakin tinggi.
Pemenang Nobel Ekonomi 1992 Gary Becker menjelaskan bahwa keluarga modern cenderung melakukan quality-quantity trade off. Ketika pendapatan dan pendidikan meningkat, keluarga tidak lagi berfokus pada jumlah anak, melainkan pada kualitas investasi yang diberikan kepada setiap anak melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan.
Fenomena tersebut tampaknya semakin nyata di Indonesia, saat ini. Di berbagai kota besar, memiliki dua anak, bahkan satu anak, mulai menjadi pilihan yang dianggap rasional. Bukan karena masyarakat tidak menyukai keluarga besar, tetapi karena biaya pendidikan, perumahan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya terus meningkat. Orang tua ingin memastikan setiap anak memperoleh kesempatan terbaik untuk berkembang.
Mendekatnya Indonesia ke replacement level tentu dapat dipandang sebagai kabar baik. Pertumbuhan penduduk yang lebih terkendali memberikan ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperluas akses pendidikan, serta memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.
Ekonom peraih Nobel Amartya Sen, pernah menekankan bahwa pembangunan sejatinya adalah perluasan kemampuan manusia. Dalam konteks tersebut, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari seberapa banyak anak yang lahir, melainkan dari seberapa besar peluang yang dimiliki setiap anak untuk hidup sehat, bersekolah, dan mencapai potensi terbaiknya.
Dari perspektif ini, penurunan fertilitas dapat menjadi peluang emas. Ketika jumlah anak yang harus diasuh keluarga semakin sedikit, sumber daya rumah tangga dapat lebih terkonsentrasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Inilah salah satu fondasi yang memungkinkan negara-negara Asia Timur, seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan, melakukan lompatan pembangunan beberapa dekade lalu. Meskipun demikian, cerita tidak berhenti sampai di sana.
Bonus demografi
Indonesia, saat ini masih berada dalam fase bonus demografi, yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Bonus demografi sering disebut sebagai window of opportunity karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Namun, jendela peluang itu tidak akan terbuka selamanya. Penelitian demografer ternama David Bloom dari Harvard University menunjukkan bahwa manfaat bonus demografi hanya dapat diraih apabila negara mampu menyediakan pendidikan berkualitas, lapangan kerja produktif, dan sistem kesehatan yang memadai. Tanpa itu, bonus demografi dapat berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.
Penurunan TFR menuju replacement level merupakan pengingat bahwa Indonesia perlu memanfaatkan momentum bonus demografi secara optimal sebelum struktur penduduk mulai menua.
Negara-negara yang terlambat mempersiapkan diri menghadapi transisi demografi sering kali menghadapi tantangan serius berupa kekurangan tenaga kerja, meningkatnya beban jaminan sosial, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Jepang menjadi contoh yang paling sering dikutip. Negara tersebut memiliki TFR sekitar 1,2 dan menghadapi penyusutan jumlah penduduk secara berkelanjutan. Korea Selatan, bahkan sempat mencatat TFR di bawah 1,0, salah satu yang terendah di dunia.
Indonesia memang masih cukup jauh dari situasi tersebut. Namun, pengalaman internasional menunjukkan bahwa penurunan fertilitas sering kali berlangsung lebih cepat daripada yang diperkirakan.
Penuaan penduduk
Mendekati replacement level berarti Indonesia harus mulai memikirkan isu yang selama ini kurang mendapat perhatian, yaitu penuaan penduduk.
Saat angka kelahiran menurun dan harapan hidup meningkat, proporsi penduduk lanjut usia akan terus bertambah. Konsekuensinya tidak hanya terkait layanan kesehatan, tetapi juga perlindungan sosial, sistem pensiun, desain kota yang ramah lansia, hingga kebutuhan tenaga perawat.
Bagi Indonesia, isu ini memiliki dimensi yang lebih kompleks karena sebagian besar lansia masih bergantung pada dukungan keluarga.
Apabila ukuran keluarga semakin kecil, jumlah anggota keluarga yang dapat menopang kehidupan lansia juga akan berkurang. Situasi ini berpotensi meningkatkan kerentanan ekonomi kelompok usia lanjut, terutama bagi mereka yang tidak memiliki perlindungan pensiun yang memadai.
Karena itu, diskusi mengenai fertilitas tidak boleh berhenti pada angka kelahiran semata. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana Indonesia mempersiapkan diri menghadapi perubahan struktur penduduk yang akan terjadi dalam beberapa dekade mendatang.
Pada akhirnya, pesan terpenting dari SUPAS 2025 bukanlah bahwa Indonesia akan kekurangan penduduk. Pesan yang lebih penting adalah bahwa paradigma pembangunan kependudukan perlu terus bergeser dari kuantitas menuju kualitas.
Saat TFR berada pada level 2,13 dan semakin mendekati replacement level 2,10, fokus kebijakan tidak lagi semata-mata pada pengendalian kelahiran. Prioritas pembangunan harus diarahkan pada peningkatan kualitas manusia Indonesia.
Setiap anak yang lahir perlu memperoleh gizi yang cukup, pendidikan yang bermutu, lingkungan yang aman, serta kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan ekonomi masa depan.
Dalam bahasa ekonomi modern, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar lebih banyak penduduk, melainkan lebih banyak human capital yang produktif, sehat, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi.
SUPAS 2025 memberi sinyal bahwa Indonesia sedang bergerak menuju fase baru transisi demografi. Ini bukan alasan untuk khawatir, tetapi juga bukan alasan untuk berpuas diri. Angka 2,13 perlu dibaca sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa tidak lagi ditentukan oleh berapa banyak anak yang lahir, melainkan oleh seberapa besar investasi yang kita berikan kepada setiap anak yang lahir hari ini.
Jika Indonesia mampu memanfaatkan momentum tersebut, mendekati replacement level bukanlah ancaman. Sebaliknya, ia dapat menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih siap membawa Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi di masa depan.
*) Nuri Taufiq merupakan statistisi dan pemerhati isu sosial ekonomi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
