...bagi kami perlu dikawal bukan hanya pencairan anggaran, tetapi juga bagaimana program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan pentingnya pengawalan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar program yang telah disusun dapat segera direalisasikan di lapangan.

“Jadi sebagian besar anggaran untuk kementerian/lembaga sudah turun, kemudian ada yang masih berproses. Tetapi yang bagi kami perlu dikawal bukan hanya pencairan anggaran, tetapi juga bagaimana program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan," kata Menko PMK Pratikno usai memimpin rapat Tim Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Rehab Rekon Pascabencana di Jakarta, Kamis.

Pratikno menjelaskan rapat tersebut membahas secara rinci perkembangan penanganan rehab-rekon pascabencana di tiga provinsi tersebut, termasuk menelaah progres setiap isu berdasarkan rencana induk (Renduk) yang telah ditetapkan Tim Pengarah pada Mei 2026.

Menurut dia, Renduk tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan dilampiri surat Menteri Sekretaris Negara untuk memperoleh persetujuan melalui direktif presiden.

Baca juga: Satgas PRR percepat revitalisasi sekolah terdampak bencana di Sumatera

Ia menyampaikan sebagian besar anggaran untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk penanganan pascabencana di Sumatera telah dicairkan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses.

Namun demikian pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek penyaluran anggaran, melainkan juga memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana.

Selain penanganan oleh pemerintah pusat melalui kementerian teknis dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satgas yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD).

Baca juga: BNPB gandeng aparat penegak hukum cegah pungli bantuan bencana

“Dana TKD diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga pemerintah daerah ikut berkontribusi signifikan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Pratikno.

Dalam rapat tersebut, Tim Pengarah juga membahas penguatan aspek akuntabilitas melalui peningkatan pengawasan, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan program.

Pratikno mengatakan langkah tersebut tidak semata-mata untuk memenuhi prinsip akuntabilitas pengelolaan anggaran, tetapi juga untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih program serta mencegah adanya kebutuhan penting yang terlewatkan dalam proses penanganan.

Menurut dia, sinkronisasi dan sinergi antarinstansi menjadi faktor penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program rehab-rekon pascabencana di ketiga provinsi tersebut.

"Sinkronisasi dan sinergi inilah yang terus kami dorong dalam penanganan rehab-rekon pascabencana," kata Pratikno.

Baca juga: Kemensos kerahkan pilar sosial kawal bantuan bencana di Sumatera

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.