pemerintah telah menyatakan kemungkinan penurunan harga BBM nonsubsidi seiring dengan menurunnya harga minyak dunia
Jakarta (ANTARA) - Kabar dari Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (18/6) terasa berbeda dari biasanya.
Di tengah pengarahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran direksi dan komisaris bank Himbara, fokus pertanyaan pewarta kepada pejabat ekonomi justru tertuju pada kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang tengah dirampungkan, beserta konsekuensinya terhadap harga energi global. Termasuk dampak bagi Indonesia.
Nota kesepahaman antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian ditandatangani secara digital pada Kamis dini hari. Selat Hormuz, jalur laut yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan menjadi rute utama sekitar seperlima perdagangan minyak dunia, akan kembali dibuka. Penandatanganan resmi dijadwalkan berlangsung di Swiss, Jumat.
Bagi Indonesia, kabar itu cukup menenangkan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai salah satu faktor yang akan diperhatikan dalam mencermati penyesuaian harga BBM, khususnya nonsubsidi.
Dampak kesepakatan tersebut memang tidak akan langsung terasa karena pemerintah masih perlu memantau implementasi perjanjian, termasuk kelancaran distribusi pasokan minyak yang sedang berjalan.
Kehati-hatian itu beralasan. Harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax ditetapkan mengikuti formula yang mengacu pada harga keekonomian minyak dunia, bukan kebijakan diskresi. Secara teori, begitu harga minyak dunia turun konsisten, penyesuaian ke bawah hanya soal waktu. Tapi waktu itu sendiri yang jadi soal.
Indonesian Crude Price (ICP), atau harga rata-rata minyak mentah Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dihitung berdasarkan rata-rata bulanan, sehingga dampak pembukaan Hormuz baru akan tercermin penuh pada penetapan ICP bulan depan, bukan dalam waktu dekat.
Jeda itu kemungkinan lebih panjang dari sekadar siklus bulanan. Analis memperkirakan harga minyak bisa membutuhkan waktu empat hingga delapan pekan untuk benar-benar stabil meski Selat Hormuz resmi dibuka.
Antrean kapal tanker yang menumpuk selama berbulan-bulan, premi asuransi pengiriman yang masih tinggi, dan persediaan yang terkuras selama periode penutupan, semua menahan laju normalisasi. Risiko geopolitik pun belum sepenuhnya padam, mengingat yang baru ditandatangani adalah nota kesepahaman, bukan penyelesaian komprehensif atas seluruh sengketa kawasan. Lagi pula, AS kadang suka memberikan kejutan yang tidak disangka-sangka.
Merembet
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
