Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas akan menjadi prioritas kerja kementeriannya pada 2027 guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga untuk mendukung berbagai agenda prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan konektivitas antarwilayah.

​​​​​​​​​​​​​​“Infrastruktur itu tidak dibangun hanya sekadar membangun infrastruktur, tetapi pada akhirnya diorientasikan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas nasional,” kata AHY usai rapat kerja Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut dia, Kementerian Koordinator IPK mengoordinasikan lima kementerian teknis dan sejumlah instansi terkait untuk memastikan pembangunan nasional berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Baca juga: Forum infrastruktur internasional soroti konektivitas digital hijau

AHY mengatakan pembangunan infrastruktur dasar akan menjadi fokus karena berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

“Karena itu, kami akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membuat kehidupan masyarakat lebih layak, termasuk di sektor perumahan dan konektivitas umum lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan kementeriannya juga akan memperkuat fungsi koordinasi, monitoring, dan evaluasi di lapangan untuk memastikan pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur berjalan sesuai target.

Menurut AHY, tugas kementerian koordinator tidak hanya terbatas pada koordinasi di tingkat pusat, tetapi juga mengawal implementasi program pembangunan secara langsung di daerah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.