Kepala BNPB: Pembangunan huntara dan huntap terus dipercepat

Kami sudah menyelesaikan 99,9 persen pembangunan huntara. Yang masih dalam progres, menurut data yang kami punya, adalah huntara untuk warga terdampak yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan atau yang statusnya menyewa

Banda Aceh (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) dalam proses pemulihan pasca-bencana Sumatera.

"Pemerintah komit mempercepat penyediaan huntara dan huntap, serta berbagai program pendukung lainnya bagi masyarakat terdampak," kata Suharyanto dalam keterangannya di Aceh Tamiang, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja meninjau langsung progres pemulihan pasca-bencana Aceh, sekaligus penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan/sedang tahap III termin 1 di Aceh Tamiang.

Memasuki bulan ketujuh pascabencana Sumatera, pihaknya telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntara yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20.000 unit.

“Kami sudah menyelesaikan 99,9 persen pembangunan huntara. Yang masih dalam progres, menurut data yang kami punya, adalah huntara untuk warga terdampak yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan atau yang statusnya menyewa,” ujarnya.

Pekerjaan BNPB lainnya adalah pembangunan huntap mandiri/insitu (dibangun di lokasi asal atau lahan milik warga).

Saat ini BNPB telah mulai membangun 900-an rumah dari total pembangunan huntap yang ditargetkan sebanyak 39.000 unit, baik yang mandiri maupun komunal.

Suharyanto menegaskan seluruh provinsi yang terkena dampak bencana di Sumatera sudah tidak ada yang berstatus tanggap darurat, hanya beberapa kabupaten/kota yang masih menetapkan status transisi darurat ke pemulihan.

Komitmen itu, kata dia, tercermin dari persetujuan pemerintah pusat bersama DPR RI untuk mengucurkan dana pemulihan pasca-bencana Sumatera sebesar Rp100,1 triliun untuk periode tiga tahun (2026-2028).

Dana tersebut dialokasikan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencakup perbaikan infrastruktur, rehabilitasi rumah rusak, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi dan pemulihan lingkungan.

Suhariyanto menyampaikan anggaran sebesar Rp100,1 triliun ini tidak termasuk dalam anggaran kebencanaan yang dikelola oleh BNPB melalui skema Dana Siap Pakai (DSP).

Sejak awal masa tanggap darurat hingga saat ini, kata dia, BNPB dibekali DSP sekitar Rp4 triliun yang digunakan untuk segala kebutuhan penanganan bencana di Tanah Air.

Untuk penanganan bencana Sumatera, DSP dialokasikan untuk berbagai pekerjaan yang menjadi tanggung jawab BNPB antara lain penyediaan logistik, pembangunan huntara, pembangunan huntap mandiri, dana tunggu hunian, dana stimulan rumah rusak ringan/sedang, dan lainnya.

“Kami memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, melalui pendampingan teknis kepada pemerintah daerah, pengawasan distribusi bantuan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga,” kata Suharyanto.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.