Respons cepat BPBD-DLHK Aceh cegah gangguan kesehatan di huntara

Dalam situasi kebencanaan, pemerintah daerah memang harus hadir secara aktif dan responsif

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal Zakaria Ali, mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menangani persoalan sanitasi di hunian sementara (huntara) warga terdampak bencana di Kecamatan Ketol sehingga mencegah gangguan kesehatan.

Apresiasi tersebut disampaikan setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh Tengah bergerak cepat melakukan penyedotan limbah tinja di dua lokasi huntara pada Senin (22/6).

“Dalam situasi kebencanaan, pemerintah daerah memang harus hadir secara aktif dan responsif. Kami sangat mengapresiasi jajaran Pemkab Aceh Tengah, khususnya BPBD dan DLHK, yang langsung bergerak ke lapangan begitu menerima laporan terkait persoalan sanitasi di huntara,” kata Safrizal.

Menurutnya, kecepatan penanganan sangat penting karena persoalan sanitasi yang tidak segera diatasi dapat berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat.

Langkah tanggap darurat yang dilakukan kurang dari 24 jam setelah laporan diterima itu menyasar Huntara Kampung Burlah di Pondok Balik dan Huntara Kampung Bintang Pepara di Jalan Tengah, Kecamatan Ketol.

Aksi cepat pemerintah daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi tertulis yang disampaikan Tenaga Ahli Satgas PRR Aceh Posko Wilayah, Zam Zam Mubarak, pada Minggu (21/6).

Dalam laporan lapangannya, Zam Zam mengungkapkan bahwa septic tank MCK komunal di Huntara Kampung Bintang Pepara telah penuh dan meluap. Kondisi tersebut berpotensi memicu Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular jika tidak segera ditangani.

“Kondisinya sudah meluap dan berisiko memicu penyebaran penyakit kulit, diare, hingga gangguan kesehatan lainnya, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Di sisi lain, warga tidak memiliki akses terhadap armada sedot WC maupun kemampuan pendanaan secara mandiri,” ujar Zam Zam.

Selain persoalan sanitasi yang kini telah tertangani, Satgas PRR Aceh juga mencatat sejumlah persoalan lain yang masih membutuhkan perhatian dan intervensi lanjutan dari berbagai pihak.

Salah satunya adalah terganggunya akses ekonomi masyarakat akibat longsor yang menutup ruas jalan produksi menuju kawasan perkebunan warga. Kondisi tersebut menyebabkan biaya transportasi hasil pertanian meningkat dan berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, warga yang masih tinggal di huntara juga mulai menghadapi ancaman kerawanan pangan. Sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur dilaporkan mulai menipis, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

Menanggapi kondisi tersebut, Safrizal meminta seluruh Tenaga Ahli Satgas PRR Aceh yang bertugas di berbagai daerah untuk terus membangun komunikasi aktif dan sinergis dengan pemerintah daerah serta instansi terkait.

Menurutnya, keberadaan tenaga ahli di lapangan memiliki peran strategis sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul pascabencana.

“Tenaga ahli harus menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan. Bangun koordinasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan dapat dideteksi lebih cepat dan ditangani secara bersama-sama. Dengan begitu, proses pemulihan kehidupan masyarakat, baik dari sisi fisik, sosial, maupun ekonomi, dapat berjalan lebih efektif,” tutur Safrizal.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Berita Terkait

Rekomendasi lain