Pemerintah sederhanakan proses penebusan pupuk bersubsidi pada petani

Bangkalan (ANTARA) - Pemerintah kini mulai menyederhanakan proses penebusan pupuk bersubsidi bagi petani sebagai upaya untuk meringankan beban dan memangkas birokrasi membeli pupuk yang selama ini dinilai terlalu rumit.

"Saat ini, pola penebusan pupuk bersubsidi bagi petani tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu, masih memerlukan proses validasi serta verifikasi administratif berlapis-lapis. Sekarang tidak seperti itu lagi," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis pada Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Widi Astuti saat menghadiri acara rembuk tani di kawasan Kelurahan Tunjung, Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa.

Ia menjelaskan, langkah itu dilakukan pemerintah pusat agar para petani di daerah tidak perlu lagi menunggu waktu lama atau terjebak birokrasi rumit untuk membeli pupuk.

Astuti yang hadir dalam acara itu mewakili Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menyampaikan apresiasi atas inovasi pertanian berbasis geospasial yang dikembangkan oleh Pemkab Bangkalan.

"Terobosan Pemkab Bangkalan ini sangat solutif karena mampu mendata secara presisi mengenai kepemilikan lahan, luas area pertanian, hingga estimasi riil kebutuhan pupuk para petani di lapangan. Bahkan, sistem ini juga dibekali kemampuan mendeteksi potensi serta ketersediaan aliran sumber air di setiap titik koordinat," katanya.

Astuti menyatakan, hasil peninjauan lapangan terkait inovasi pertanian yang diterapkan Pemkab Bangkalan itu akan dilaporkan langsung kepada Menko Pangan agar program tersebut bisa dijadikan proyek percontohan (pilot project) berskala nasional untuk diterapkan di wilayah lain.

"Inovasi yang dikembangkan Pemkab Bangkalan ini benar-benar menginspirasi dan patut dicontoh agar bisa diterapkan di daerah lain," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kebudayaan, dan Perikanan (Dispertan) Kabupaten Bangkalan Henry Kusuma Karyadinata menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat atas kebijakan penurunan harga pupuk, yang dinilai terbukti meringankan beban operasional usaha tani di Madura.

Pada kesempatan itu, Henry juga memaparkan tren positif pada sektor komoditas gabah.

"Saat ini harga gabah di tingkat petani Bangkalan sudah merangkak naik berada di kisaran Rp7 ribu hingga Rp7.500 per kilogram. Capaian ini sudah jauh lebih berpihak kepada kesejahteraan petani jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sempat anjlok di angka Rp4 ribu hingga Rp4.500 per kilogram," katanya.

Henry juga menambahkan, pemutakhiran data pertanian di kabupaten paling barat di Pulau Garam itu juga sudah terintegrasi secara digital dalam satu sistem satu data.

Melalui data geospasial ini, sambung dia, profil pemilik lahan, luas bentangan tanah, hingga kuota pupuk yang dibutuhkan sudah terpetakan secara akurat.

Program integrasi data itu baru mencakup empat kecamatan dari total 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan dan diproyeksikan akan rampung dalam dua bulan ke depan.

"Melalui integrasi data ini, Bangkalan siap membuktikan bahwa jika sarana, prasarana, serta pemenuhan pupuk diberikan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan, maka target swasembada pangan nasional pasti bisa kita capai," katanya.

Rembuk tani yang diikuti ratusan orang perwakilan dari 1.305 kelompok tani yang tersebut di 273 desa, dan 8 kelurahan di 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan.

Pemkab Bangkalan memfasilitasi kegiatan itu, agar petani bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah pusat, sekaligus bisa memaparkan program baik yang telah dicapai dan dukungan para petani Bangkalan dalam ikut mensukseskan program prioritas pemerintah pusat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Berita Terkait

Rekomendasi lain