Kota Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Pejabat Kedutaan Besar Australia bersama tim Kementerian PPN/Bappenas meninjau pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Selasa.
Wali Kota Probolinggo Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari dan Bunda Inklusi Kota Probolinggo Evariani menerima kunjungan First Secretary Kedutaan Besar Australia dari Department of Foreign Affairs And Trade, Elena Martin Avila dan Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Kementerian PPN/Bappenas, Qurrota Ayun di Kantor Wali Kota Probolinggo.
Baca juga: Kemendes: Kepemimpinan perempuan bawa pembangunan desa lebih inklusif
"Kunjungan tersebut membahas mengenai program dan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Kota Probolinggo," kata Wali Kota Probolinggo Aminuddin.
Menurutnya, perhatian terhadap kelompok disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmennya sebagai kepala daerah dan saat ini seluruh kelurahan di Kota Probolinggo telah diarahkan menjadi kelurahan ramah disabilitas, dimana para penyandang disabilitas dilibatkan langsung dalam berbagai pembangunan kota.
"Saya meminta semua harus inklusif, sehingga melibatkan semua, karena kita setara. Langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi, salah satunya melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Disabilitas," tuturnya.
Melalui regulasi itu, lanjut dia, pemkot mewajibkan perusahaan untuk mengalokasikan 1 persen lowongan kerja bagi penyandang disabilitas, melalui penyelenggaraan job fair, pihaknya mewajibkan setiap perusahaan untuk memenuhi kuota 1 persen bagi pekerja disabilitas.
"Pemerintah telah menyiapkan 14 jenis pelatihan keterampilan, mulai dari kuliner hingga peternakan guna memastikan kelompok disabilitas memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mandiri secara ekonomi," katanya.
Sementara itu, First Secretary Kedutaan Besar Australia dari Department of Foreign Affairs And Trade, Elena Martin Avila mengapresiasi kesempatan melihat langsung kolaborasi yang terjalin di Kota Probolinggo.
Menurutnya, kemitraan antara Australia dan Indonesia sangat penting dalam mendukung agenda pembangunan menuju masyarakat yang lebih inklusif.
"Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk melihat secara langsung bagaimana pemerintah daerah, organisasi disabilitas, dan dunia usaha bekerja sama untuk memperluas kesempatan kerja bagi kelompok difabel," tuturnya.
Baca juga: KLH susun UU Perubahan Iklim untuk pembangunan inklusif
Baca juga: Pembangunan desa berkelanjutan dan inklusif melalui Data Desa Presisi
Senada dengan hal tersebut, Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Kementerian PPN/Bappenas, Qurrota Ayun mengapresiasi berbagai inisiatif regulasi dan peningkatan kapasitas yang telah dilakukan di Kota Probolinggo.
"Kunjungan ini bertujuan untuk melihat dampak nyata dari program inklusi sebagai bagian dari Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029," katanya.
Ia mengatakan pihak Bappenas ingin belajar dan melihat langsung praktik baik di Kota Probolinggo agar dapat dijadikan model yang nantinya bisa diterapkan di daerah lain di Indonesia.
Kunjungan lapangan pihak Kedubes Australia bersama Bappenas fokus pada penguatan dan optimalisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan, karena optimalisasi ULD sangat krusial untuk meningkatkan akses dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di wilayah tersebut.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
