Zulkifli mengakui MPR terbuka pada setiap orang atau kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, salah satunya yang menginginkan kembali ke UUD 1945 yang asli.
"Tidak apa-apa, kita tampung. Boleh-boleh saja menyampaikan pendapat. Tapi ada juga yang ingin UUD NRI Tahun 1945 yang sekarang tetap dipertahankan karena masalahnya ada pada implementasinya," ujar dia di Jakarta, Jumat seperti dalam keterangan tertulis MPR.
Zulkifli mengatakan, dari mereka yang ingin kembali ke UUD 1945, mereka yang mempertahankan UUD NRI Tahun 1945, dan mereka yang ingin mengubah kembali UUD, ada kesamaan, yaitu sama-sama menilai perlunya kembali GBHN. MPR merespon keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN dengan melakukan tahapan-tahapan.
"Saat ini kita sedang mengumpulkan bahan-bahan melalui seminar, focus group discussion di berbagai perguruan tinggi. Baru sampai pada pengumpulan bahan. Setelah bahan terkumpul, baru dibahas dan diusulkan oleh sepertiga anggota MPR. Baru nanti ada sikap fraksi-fraksi. Jadi prosesnya masih panjang," terang dia.
"Tapi bagaimana bentuk GBHN, kita belum tahu. Apakah MPR kembali seperti dulu, kita juga belum tahu. Apakah ada mandataris, kita juga belum tahu. Karena semuanya baru pengumpulan bahan. Yang jelas GBHN tidak sekadar ekonomi tetapi lebih komprehensif meliputi politik keamanan, sosial budaya, juga wawasan kebangsaan. GBHN yang sifatnya ideologis filosofis," tambah Zulkifli.
Semua ini, lanjut dia, bergantung pada kemauan anggota MPR. Ketua MPR tidak dalam posisi mengambil keputusan. Ketua MPR bukanlah eksekutif. "Tapi semua fraksi atau partai politik kelihatannya sepakat tentang perlunya GBHN," ujar dia.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
