Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) yang diproyeksikan menjadi katalisator kunjungan wisatawan mancanegara, dapat membantu perputaran ekonomi di dalam negeri.
“Belanja wisatawan akan menggerakkan sektor perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, UMKM, ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan, hingga meningkatkan penerimaan pajak dan membuka lapangan kerja,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Evita menyatakan dirnya menghormati pandangan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam yang mengingatkan agar rencana penambahan negara BVK, sebagaimana diusulkan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, perlu dikaji secara hati-hati.
Ia tidak menampik bahwa kebijakan BVK berpotensi menyebabkan negara kehilangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pembayaran visa.
Baca juga: Komisi VII DPR dorong Kemenpar dan Imigrasi cari titik temu bebas visa
Akan tetapi sebagai legislator sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, ia menilai kebijakan tersebut perlu dilihat dari kacamata manfaat ekonomi secara menyeluruh.
“Apabila kebijakan tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas, perputaran ekonomi yang dihasilkan dapat jauh lebih besar daripada PNBP yang hilang,” tuturnya.
Menurut Evita, ukuran keberhasilan kebijakan bebas visa seharusnya dihitung berdasarkan manfaat ekonomi bersih (net economic benefit), bukan hanya dari penerimaan visa.
Ia mengatakan kebijakan bebas visa merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global.
Di kawasan regional, kata dia, negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam telah menjadikan kemudahan akses masuk sebagai salah satu instrumen meningkatkan daya saing pariwisata hingga menarik investasi dan memperkuat ekonomi.
Dia menyebut Indonesia tidak boleh tertinggal dalam kompetisi tersebut.
Baca juga: Kemenpar usulkan bebas visa kunjungan berdasarkan tiga indikator
Ia pun meyakini bahwa perluasan kebijakan BVK harus dilihat sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing ekonomi.
“Di tengah pilihan destinasi yang semakin beragam, kemudahan akses telah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung,” katanya.
Evita mendukung usulan Menteri Widiyanti ihwal penerapan kebijakan BVK dengan formula 8+1 untuk negara dan wilayah teritorial potensial, meliputi Asia Timur dan Selatan (Jepang, Korea Selatan, dan India), Oseania (Australia dan Selandia Baru), serta Eropa Timur dan Asia Tengah (Belarusia dan Kazakhstan).
Kendati demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut harus tetap berlandaskan prinsip selektif, asas timbal balik dan kebermanfaatan, serta mempertimbangkan aspek keamanan nasional.
“Yang harus kita cari adalah titik keseimbangan terbaik antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, investasi, dan keamanan nasional. Itulah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan nasional,” tutur Evita.
Baca juga: Kemenpar: Bebas Visa Kunjungan dapat dongkrak kedatangan wisman
Baca juga: Dirjen Imigrasi minta pemberian bebas visa kunjungan dievaluasi
Baca juga: Asosiasi pariwisata nilai BVK efektif tingkatkan kunjungan wisman
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
