Birokrasi yang sehat bukan birokrasi yang paling sering berganti wajah, melainkan birokrasi yang mampu menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang konsisten.
Surabaya (ANTARA) - Ada satu pemandangan yang selalu menarik setiap kali rotasi pejabat berlangsung. Yang berubah bukan hanya nama pada papan ruangan, melainkan juga harapan masyarakat terhadap wajah pelayanan publik.
Di balik seremoni pelantikan, sesungguhnya ada pertanyaan yang jauh lebih penting: zApakah pergantian pejabat benar-benar mampu mengubah kualitas pelayanan, atau hanya memindahkan orang ke meja yang berbeda?
Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah Pemerintah Kota Surabaya belum lama ini merotasi dan mempromosikan 57 pejabat yang terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Dari jumlah tersebut, 22 pejabat memperoleh promosi, sedangkan 35 lainnya menjalani rotasi.
Yang menarik bukan semata besarnya jumlah pejabat yang bergeser, melainkan pesan yang menyertainya. Seluruh pejabat akan dievaluasi setiap enam bulan dan dapat dicopot apabila target kinerja tidak tercapai.
Rotasi disebut dilakukan berdasarkan sistem merit, melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, bukan karena kedekatan ataupun transaksi jabatan.
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, langkah tersebut menjadi sinyal bahwa birokrasi mulai diarahkan untuk bekerja dengan ukuran yang lebih terukur.
Namun, sebagaimana pengalaman di banyak daerah, keberhasilan rotasi jabatan tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak pejabat berganti, melainkan seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Baca juga: Wali Kota Eri memutasi dan rotasi 129 pejabat Pemkot Surabaya
Merit bekerja
Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi birokrasi di Indonesia bergerak menuju tata kelola berbasis kompetensi. Pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan mendorong penerapan sistem merit agar promosi dan mutasi ASN didasarkan pada kemampuan, integritas, dan kinerja, bukan pertimbangan nonprofesional. Sistem ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan birokrasi yang adaptif menuju Indonesia Emas 2045.
Surabaya tampaknya ingin menempatkan diri dalam arus perubahan tersebut. Penegasan bahwa wali kota tidak menentukan sendiri pejabat yang dipilih merupakan pesan penting mengenai upaya membangun kepercayaan publik terhadap proses pengisian jabatan. Transparansi menjadi modal awal agar birokrasi tidak lagi dipersepsikan sebagai ruang kompromi politik atau kedekatan personal.
Meski demikian, sistem merit bukan sekadar prosedur administrasi. Ia hanya akan bermakna apabila indikator keberhasilan pejabat benar-benar dapat diukur secara objektif.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
