Presiden akan launching secara nasional di bulan Oktober

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan transformasi digital pemerintahan (GovTech) secara nasional pada Oktober 2026.

"Presiden akan launching secara nasional di bulan Oktober," kata Luhut usai menghadiri Rapat Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

Luhut mengatakan proyek percontohan GovTech saat ini berlangsung di 43 kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan menerima laporan hasil pelaksanaan proyek tersebut pada akhir Juli 2026.

Menurut dia, Presiden telah mengarahkan agar transformasi digital menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Sistem tersebut tidak hanya mengandalkan digitalisasi layanan pemerintahan, tetapi juga didukung teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Presiden sudah memberikan arahan bahwa ini menjadi salah satu program yang sangat penting. Pemerintahan berbasis digital, tapi lebih maju lagi didukung AI," ujarnya.

Baca juga: Luhut sebut transformasi digital berpotensi hemat Rp1.500 triliun

Luhut mengatakan delapan kementerian dan lembaga telah menerapkan integrasi data yang diproses menggunakan AI. Sementara itu, aspek keamanan data diperkuat dengan dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ia menambahkan sejumlah daerah, seperti Surabaya, menunjukkan perkembangan implementasi GovTech yang baik. Karena itu, pemerintah membuka peluang memperluas proyek percontohan ke lebih banyak kabupaten dan kota sebelum peluncuran nasional.

Menurut Luhut, seluruh perangkat lunak yang digunakan dalam GovTech dikembangkan oleh talenta Indonesia. Pemerintah juga mengintegrasikan sekitar 27 ribu aplikasi yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga ke dalam satu ekosistem layanan digital.

"Kita tidak membeli atau mengimpor perangkat lunak sehingga membuat biaya tinggi. Kita hanya menyatukan sekitar 27 ribu aplikasi yang ada di seluruh kementerian dan lembaga," katanya.

Baca juga: Luhut: Sistem digitalisasi buat pemerintah hemat ribuan triliun rupiah

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah mendukung percepatan implementasi GovTech.

Menurut Tito, perluasan proyek percontohan dilakukan setelah uji coba di Banyuwangi menunjukkan manfaat nyata, terutama dalam meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.

Baca juga: Pemerintah siapkan "digital single ID" perkuat penyaluran bansos

Baca juga: DEN: GovTech dorong penerimaan negara hingga perluas basis pajak UMKM

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.