Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hukum terjadi sepanjang Rabu (1/7) dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) meminta sogokan berupa mobil Land Cruiser hingga Polri perluas Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO)
Berikut rangkaian berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.
1. KPK: Bupati Kuansing minta Land Cruiser seharga Rp2,05 M untuk jabatan sekda
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby diduga meminta satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai Rp2,05 miliar sebagai syarat bagi calon yang ingin menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan dugaan tersebut terungkap dalam penyidikan kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
2. KPK umumkan identitas tersangka ketiga hasil OTT Kuansing
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan identitas tersangka ketiga dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau dan Jakarta.
Berdasarkan pantauan ANTARA di Gedung Merah Putih KPK, dua tersangka lainnya adalah Bupati Kuansing Suhardiman Amby (SA) dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain (ZKN).
3. Saksi di MK: MBG tingkatkan konsentrasi dan kehadiran siswa
Jakarta (ANTARA) - Saksi yang dihadirkan pemerintah dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan konsentrasi, semangat belajar, dan kehadiran siswa di sekolah.
“Program MBG memberikan manfaat nyata bagi peserta didik kami. Pertama, program MBG ini meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar anak-anak,” kata Kepala Sekolah TK Kartika Nawa Malang, Jawa Timur, Nur Azizah, dalam Sidang Pleno MK yang diikuti secara daring dari Jakarta, Rabu.
4. Ombudsman: Percepat langkah konkret perbaikan perlintasan sebidang
Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI (ORI) menyarankan percepatan perbaikan keselamatan perlintasan sebidang berisiko tinggi dengan melakukan evaluasi bersama dan mengambil langkah konkret.
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan langkah konkret itu bisa dilakukan dalam bentuk rekonsiliasi data, penguatan sumber daya manusia (SDM) penjagaan serta penataan aset, yang dapat dilaksanakan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan keselamatan sebidang secara nasional.
5. Kapolri: Direktorat PPA-PPO diperluas di 11 polda dan 22 polres
Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) telah dibentuk di 11 kepolisian daerah (Polda) dan 22 kepolisian resor (Polres).
Dalam pidatonya pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang diikuti secara daring dari Jakarta, Rabu, Sigit mengatakan sebagian besar unit tersebut diawaki oleh polisi wanita guna menghadirkan penanganan perkara yang lebih responsif dan berperspektif korban.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
