Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan peningkatan nilai tukar petani subsektor tanaman pangan (NTPP) menunjukkan kesejahteraan petani membaik, sehingga harus terus dijaga melalui kebijakan pemerintah.

Amran, dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah senantiasa harus berada di tengah-tengah antara petani dan konsumen di hilir.

Kepentingan petani pangan harus dilindungi karena merupakan garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan.

"Ini kan kita harus berada di tengah, harus menjaga petani 115 juta jiwa, konsumen juga harus bahagia. Kita harus jaga harga gabah petani apalagi saudara kita ini yang menjadi benteng terakhir pertahanan pangan kita," kata Amran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan nilai tukar petani (NTP) secara nasional hingga Juni 2026 masih menunjukkan progres yang positif.

BPS mengungkapkan proyeksi produksi beras Indonesia sampai Agustus 2026 mengalami peningkatan.

Hal itu linier terhadap NTP subsektor tanaman pangan (NTPP) Juni 2026 yang juga semakin tinggi.

"Produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 25,28 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,01 juta ton atau meningkat 0,05 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Jakarta pada Rabu (1/7).

Peningkatan produksi tersebut berjalan seiring dengan membaiknya kesejahteraan petani. BPS mencatat NTPP Juni 2026 mencapai 114,65, menjadi yang tertinggi sepanjang 2026 dan tertinggi sejak Maret 2024.

"Dari subsektornya (NTP), hanya subsektor tanaman pangan yang mengalami peningkatan NTP di bulan Juni," kata Ateng lagi.

Kenaikan NTPP ini dipengaruhi meningkatnya indeks harga yang diterima petani, terutama pada kelompok padi yang naik 1,13 persen dan kelompok palawija (jagung dan ketela pohon) yang meningkat 1,05 persen.

Tidak hanya itu, indeks harga yang diterima petani padi hingga Juni 2026 tercatat mencapai 149,65, menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Sebagai strategi nyata menjaga harga petani, lanjut Amran, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap setara beras yang bersumber dari produksi dalam negeri.

Targetnya setidaknya sampai akhir tahun 2026 di angka 4 juta ton.

Masifnya penyerapan setara beras produksi dalam negeri ini cukup beralasan karena terdapat surplus produksi terhadap konsumsi yang signifikan.

Dalam data BPS, proyeksi produksi beras Januari sampai Juni dapat mencapai 19,27 juta ton. Sementara, kebutuhan konsumsi beras Januari-Juni diperkirakan 15,48 juta ton. Dengan demikian terdapat surplus 3,79 juta ton.

Sementara itu, Bapanas juga mencatat realisasi penyerapan setara beras oleh Perum Bulog hingga akhir Juni 2026 telah mencapai 3,3 juta ton.

Capaian tersebut melampaui realisasi penyerapan beras Bulog di periode Januari-Juni tahun 2025 yang berada di angka 2,68 juta ton.

Peningkatannya sebanyak 23,1 persen dan dipastikan sepenuhnya merupakan beras hasil panen petani Indonesia.

Alhasil, lanjut Amran, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dapat terjaga dengan baik di saat pasokan melimpah. Hal ini dapat tercermin dari hasil pemantauan harga GKP secara nasional yang dilakukan Bapanas.

Per 1 Juli 2026, rata-rata GKP di tingkat petani secara nasional berada di level Rp6.989 per kilogram (kg).

Angka itu meningkat 0,14 persen dibandingkan sebulan lalu yang berada di rata-rata harga Rp6.979 per kg dan menguat 3,74 persen dibandingkan setahun sebelumnya yang kala itu berada di Rp6.737 per kg.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.