Pemerataan pembangunan pariwisata harus menjadi prioritas. Daerah-daerah yang memiliki potensi besar juga harus diberi kesempatan berkembang melalui skema KEK di masa mendatang
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong pemerintah memperkuat tata kelola pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata dengan memastikan perlindungan hak masyarakat berjalan seiring dengan upaya menarik investasi.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata dan Badan Pengelola Otorita KEK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Novita menilai pengembangan kawasan pariwisata nasional perlu lebih berorientasi pada keadilan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.
"Yang saya lihat, paparan pemerintah lebih banyak berbicara soal promosi investasi dan pendampingan investor. Tetapi saya tidak melihat strategi yang jelas mengenai perlindungan hak masyarakat maupun mitigasi konflik agraria yang kerap muncul dalam pembangunan KEK," kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Komisi VII DPR usulkan KEK Pariwisata di Lampung usai evaluasi kawasan
Ia mengatakan telah menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait konflik lahan di kawasan pariwisata, termasuk dugaan maladministrasi dalam perubahan status kepemilikan tanah yang dinilai merugikan warga.
"Rakyat kecil tidak boleh menjadi korban akibat kegagalan sistem atau maladministrasi negara. Pemerintah harus hadir membela hak masyarakat, bukan hanya mengejar masuknya investasi," ujarnya.
Selain perlindungan masyarakat, Novita juga mendorong pemerataan pengembangan kawasan pariwisata nasional. Menurut dia, wilayah Jawa Timur bagian selatan, khususnya Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi, memiliki potensi wisata alam yang layak dipertimbangkan dalam pengembangan KEK pada masa mendatang.
"Pemerataan pembangunan pariwisata harus menjadi prioritas. Daerah-daerah yang memiliki potensi besar juga harus diberi kesempatan berkembang melalui skema KEK di masa mendatang," katanya.
Novita turut meminta Kementerian Pariwisata memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk memanfaatkan momentum 2026 FIFA World Cup sebagai sarana promosi destinasi wisata Indonesia, termasuk melalui siaran televisi nasional.
Baca juga: Komisi VII minta KEK tingkatkan daya saing destinasi RI secara global
"Kita sudah mengeluarkan anggaran besar, tetapi belum mampu memonetisasi momentum global seperti Piala Dunia. Saya tidak melihat promosi sport tourism maupun destinasi unggulan Indonesia dalam siaran yang menjangkau masyarakat luas," ujarnya.
Di samping itu, ia meminta pemerintah menyampaikan analisis penyebab penurunan kunjungan wisatawan di sejumlah kawasan otorita selama 2025 beserta strategi pemulihannya.
"Kami membutuhkan root cause analysis yang jelas. Apakah penurunannya dipicu persoalan konflik lahan, infrastruktur, kualitas SDM, atau lemahnya tata kelola. Jangan hanya menyampaikan data tanpa solusi," kata Novita.
Ia menegaskan pengawasan DPR bertujuan memastikan pembangunan sektor pariwisata tidak hanya meningkatkan investasi, tetapi juga melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, memperkuat UMKM, serta memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi warga sekitar kawasan wisata.
Baca juga: Kementerian Pariwisata berikan beragam dukungan bagi KEK pariwisata
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
