OJK: Investasi saham didukung fatwa DSN-MUI dan sistem syariah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan dalam konteks syariah, bahwa investasi saham telah memperoleh legitimasi kuat melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan didukung oleh Sharia Online Trading System (SOTS).

Dengan demikian, Hasan menegaskan bahwa investasi saham bukanlah berupa praktik perjudian dan merupakan instrumen investasi yang sah.

"Saham merupakan instrumen investasi yang sah, dan dalam konteks syariah juga telah memperoleh legitimasi yang kuat melalui berbagai fatwa DSN-MUI. Bahkan, pasar modal syariah telah didukung oleh SOTS yang memastikan transaksi dilakukan sesuai prinsip syariah," ujar Hasan dalam Kuliah Umum Pasar Modal Syariah di Universitas Darussalam Gontor sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Dalam kesempatan ini, Hasan mengapresiasi pembukaan rekening efek yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Darussalam Gontor, dan berharap menjadi langkah awal untuk mulai berinvestasi secara legal, bertahap, serta sesuai prinsip syariah sekaligus mendukung perluasan basis investor domestik.

Di sisi lain, Ia tetap mengingatkan mahasiswa agar tidak terburu-buru berinvestasi hanya karena mengikuti tren, melainkan harus terlebih dahulu memahami risiko setiap instrumen investasi.

"Yang tadi sudah membuka rekening, jangan euforia. Jangan karena sudah punya rekening kemudian tanpa pemahaman langsung menginvestasikan modal ke instrumen tertentu. Teruslah belajar dan memahami risiko di balik setiap keputusan investasi yang diambil. Dan yang paling mudah, selalu ingat prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis," kata Hasan.

Hasan menyampaikan bahwa minat masyarakat, khususnya generasi muda untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia terus menunjukkan tren yang positif.

Jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai sekitar 28,1 juta investor hingga pertengahan Mei 2026, dengan lebih dari 54 persen diantaranya merupakan investor berusia di bawah 30 tahun.

Sementara itu, jumlah investor pasar modal di Provinsi Jawa Timur telah mencapai sekitar 3,1 juta investor dan menjadi provinsi, dengan jumlah investor terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Rektor Universitas Darussalam Gontor Hamid Fahmy Zarkasyi menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kuliah umum, karena memberikan bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi perkembangan sektor keuangan yang semakin dinamis.

"Sekarang orang harus bisa mengelola uangnya dengan sebaik-baiknya dalam situasi yang dunia ini penuh tipu daya, penipuan, dan kesalahpahaman. Yang penting saya berharap anak-anakku tidak terjebak dan tertipu karena tidak tahu ilmunya bagaimana investasi secara online. Maka dari itu hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kalian semuanya," ujar Hamid.

Kegiatan kuliah umum tersebut merupakan bagian dari rangkaian Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2026 di Provinsi Jawa Timur yang menyasar berbagai kalangan masyarakat.

Selain kuliah umum di Universitas Darussalam Gontor, rangkaian kegiatan lain meliputi, pertama, sosialisasi pasar modal di Pemerintahan Kota Kediri serta pencanangan pembukaan galeri investasi bagi ASN di lingkungan pemerintahan Kota Kediri.

Kedua, Talkshow Pasar Modal di Radio Andika Kediri untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi di Pasar Modal serta perlindungan investor.

Ketiga, Sosialisasi Perdagangan Karbon di Bursa Karbon bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaku Industri Daerah di Kota Madiun yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Lembaga Validasi dan Verifikasi sebagai upaya dalam pendalaman materi di Bursa Karbon.

Melalui kegiatan SEPMT 2026, OJK berharap dapat mengoptimalkan literasi dan inklusi pasar modal dalam rangka mendorong jumlah investor domestik di berbagai kalangan dan meningkatkan pemahaman mengenai Bursa Karbon.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.