Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait optimistis persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Malang, Jawa Timur mampu tuntas pada 2026 melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

"Jadi, dengan data yang ada tim sudah siap bekerja keras dan Kota Malang tahun ini bebas rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga yang tidak mampu," kata Maruarar atau Ara sesuai meninjau mengunjungi warga penerima program BSPS di Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat.

Proses renovasi RTLH di Kota Malang ditargetkan selesai maksimal pada periode Oktober 2026.

"Dari 10 Juli, berarti September, Oktober," ucapnya.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan dari hasil peninjauan didapati bahwa kondisi rumah warga cukup beragam, seperti ada bangunan hunian yang tidak memiliki fondasi hingga mengalami kebocoran pada bagian atap.

Ara menyampaikan bahwa pelaksanaan renovasi rumah menjadi bentuk kehadiran dan keberpihakan negara kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang masuk keluarga tak mampu.

"Tim dari kami akan bekerja keras dan saya minta tim dari kota juga kerja dengan cepat, bersih, serta profesional," ucapnya.

Baca juga: Kementerian PKP: Renovasi RTLH lewat CSR atasi backlog kelayakan

Baca juga: Kurangi RTLH, Mendagri: 22.000 rumah di Tanah Papua dibedah tahun ini

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin mengatakan, terdapat 927 RTLH yang ada di wilayah setempat dan dari jumlah itu ada 100 rumah tak layak huni telah disasar perbaikan melalui program dari pemerintah kota (pemkot) setempat serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Yang dieksekusi oleh kementerian sebenarnya 674 (rumah), terus kan ada yang kurang (belum diverifikasi) dan itu diusulkan, langsung disetujui (153 rumah)," ucapnya.

Dengan begitu, maka total rumah tak layak huni yang disasar program BSPS dari pemerintah pusat, khusus Kota Malang mencapai 827 RTLH.

Pemkot Malang menegaskan bahwa penerima program renovasi rumah, baik dari Kementerian PKP, pemerintah daerah, maupun CSR merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masuk desil 1 hingga desil 4.

Ali menyampaikan dengan masifnya renovasi rumah warga tak mampu mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dari segi kesehatan.

"Kami berterima kasih tentunya, karena semuanya sangat bermanfaat agar Kota Malang bisa menuju Kota Malang layak huni," tutur dia.

Baca juga: Pemerintah akselerasi program bedah rumah untuk tekan RTLH

Baca juga: Pemkot Madiun perbaiki 100 RTLH pada 2026

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.