Jakarta (ANTARA) - Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia akhirnya mengambil langkah penting dengan memperbarui doktrin militer menjadi Perisai Trisula Nusantara.
Langkah tersebut bukan sekadar perubahan terminologi, melainkan upaya membangun paradigma baru pertahanan nasional yang lebih relevan terhadap dinamika perang abad ke-21.
Selama puluhan tahun, doktrin pertahanan Indonesia lebih banyak berorientasi pada ancaman konvensional berupa agresi militer langsung terhadap wilayah negara. Namun, perkembangan global menunjukkan bahwa konflik modern telah berubah secara fundamental.
Perang Rusia-Ukraina memperlihatkan dominasi drone, satelit, kecerdasan buatan, dan peperangan elektronik. Konflik di Timur Tengah menunjukkan pentingnya sistem pertahanan udara berlapis serta kemampuan serangan presisi.
Sementara ketegangan di Laut China Selatan menegaskan bahwa kompetisi kekuatan besar berlangsung secara simultan melalui diplomasi, ekonomi, teknologi, siber, hingga operasi informasi.
Sebagai negara kepulauan yang berada di persimpangan dua samudra dan dua benua, Indonesia juga menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan banyak negara lain. Ancaman terhadap kabel komunikasi bawah laut, satelit, pelabuhan strategis, kilang energi, pusat data nasional, hingga gangguan terhadap rantai pasok logistik dapat menimbulkan dampak strategis, tanpa harus diawali deklarasi perang.
Karena itu, doktrin baru TNI perlu memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk pengelola keamanan siber, intelijen, penjaga pantai, industri pertahanan, serta pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem pertahanan negara yang terpadu.
Dalam konteks tersebut, Perisai Trisula Nusantara merupakan jawaban strategis agar TNI tidak tertinggal dalam evolusi peperangan modern. Doktrin ini menempatkan integrasi tiga matra sebagai fondasi utama, sekaligus membuka ruang integrasi dengan domain siber, intelijen, antariksa, dan operasi informasi.
Secara konseptual, Indonesia sebenarnya sedang bergerak menuju pendekatan yang sejalan dengan berbagai doktrin modern di kawasan Indo-Pasifik.
Amerika Serikat mengembangkan Joint All-Domain Operations (JADO) yang menghubungkan seluruh kekuatan darat, laut, udara, ruang angkasa, dan siber dalam satu jaringan operasi terpadu.
Australia melalui Defence Strategic Review 2023 mengubah orientasi militernya dari continental defence menjadi strategy of denial, yaitu mencegah lawan memasuki wilayah strategis melalui kekuatan jarak jauh, rudal, dan kemampuan maritim.
Jepang mengadopsi konsep Multi-Domain Defense Force, yang menitikberatkan integrasi pertahanan rudal, ruang angkasa, siber, serta kemampuan serangan balasan terhadap ancaman regional.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
