Jakarta (ANTARA) - Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI berkomitmen fokus pada persoalan keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua.
Pernyataan itu merespons insiden dalam beberapa hari terakhir, mulai dari pilot asal Amerika Serikat tewas ditembak kelompok bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan, hingga ibu hamil meninggal akibat terkena peluru di Intan Jaya, Papua Tengah.
Dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Jakarta, Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Pansus Papua DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan setelah dibentuk pada Mei lalu, pansus mulai melaksanakan rapat perdana pada Senin ini.
“Kita baru menetapkan keanggotaan, terus kemudian hari ini kita mulai jadwal untuk pembahasan, menginventarisir semua persoalan-persoalan yang terjadi di Papua karena ini bukan masalah baru,” ucap dia.
Pansus, imbuh Yorrys, bakal mengundang pemangku kepentingan terkait untuk mendalami persoalan di Papua serta melakukan advokasi ke daerah. Hal ini untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif.
Baca juga: SKP Keuskupan Timika: Evaluasi pendekatan keamanan di Intan Jaya
Sementara itu, anggota DPD RI Eka Kristina Yeimo mengatakan rentetan tragedi yang terjadi di Papua tidak bisa dibiarkan. Seluruh pihak, termasuk pemerintah dan wakil rakyat harus memberikan perhatian serius.
“Pansus Papua DPD RI akan memfokuskan diri pada persoalan keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua yang sedang terusik oleh aksi-aksi kekerasan oleh siapa pun pihak yang diduga terlibat,” kata dia.
Senator asal Papua Tengah itu menambahkan, Pansus Papua DPD RI juga berusaha menjembatani keresahan dan kegelisahan masyarakat Papua atas hak-hak yang dirasa tidak terakomodasi dengan baik.
“Sebab, kompleksitas persoalan di Papua menunjukkan bahwa apa pun peristiwa yang sedang terjadi, tidaklah berdiri sendiri, melainkan akibat dari sejumlah sebab yang tidak terespons dengan baik,” tuturnya.
Baca juga: Menteri HAM sebut penyelesaian konflik Papua butuh keputusan nasional
Menurut Yorrys, pansus akan fokus pada dua hal, yakni masalah keamanan termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta polemik pengadaan proyek strategis nasional (PSN).
Sementara itu, Eka mengatakan mengingat konflik di Papua menyebabkan masyarakat mengungsi dari kediamannya, pansus juga menyoroti persoalan pengungsi, khususnya pemenuhan hak-hak kelompok rentan.
Lebih lanjut, Pansus Papua DPD RI meminta dukungan seluruh pihak agar rekomendasi yang dihasilkan nantinya dapat mewujudkan keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat Papua.
Baca juga: Koops TNI Habema ajak kelompok bersenjata tempuh jalan damai di Papua
Baca juga: Komnas HAM dorong investigasi kasus ibu hamil tewas tertembak di Papua
Baca juga: Komnas HAM Papua sayangkan penyerangan terhadap masyarakat sipil
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
