Jakarta (ANTARA) - Di balik keberhasilan setiap negara melakukan lompatan ekonomi, selalu terdapat sistem keuangan yang mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efektif, yakni menghimpun dana masyarakat dan mengalirkannya kembali kepada sektor-sektor yang mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan produktivitas, serta membuka lapangan kerja.
Dalam konteks tersebut, perbankan bukan sekadar institusi keuangan, melainkan salah satu instrumen pembangunan yang menentukan arah transformasi ekonomi nasional.
Momentum tersebut kembali mengemuka ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Istana Kepresidenan, Juni lalu.
Sebagai pelaku bisnis dan sekaligus instrumen ekonomi, bank-bank milik negara diposisikan bukan sekadar entitas bisnis, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesejahteraan masyarakat.
Presiden menegaskan bahwa keberhasilan bank milik negara tidak cukup diukur dari besarnya laba yang dihasilkan, tetapi juga dari kontribusinya dalam memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan pemerataan ekonomi, dan mempercepat pertumbuhan nasional.
Arahan tersebut sesungguhnya mencerminkan perubahan paradigma yang cukup mendasar. Ketika negara berupaya mempercepat industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, swasembada pangan, pembangunan perumahan, transisi energi, dan penguatan ekonomi digital, ukuran keberhasilan tersebut perlu dilengkapi dengan indikator lain yang tidak kalah penting, yakni seberapa besar intermediasi perbankan mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif, termasuk dalam memanfaatkan aset-aset strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan tata kelola, konsolidasi, dan peningkatan nilai tambah.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
