Pemilihan Larlar sebagai titik pusat peresmian seperti pesan yang ingin disampaikan bahwa pembangunan kali ini hendak dimulai dari tempat yang paling membutuhkan

Jakarta (ANTARA) - Ada sebuah ironi yang lama menetap di banyak desa di negeri ini ketika jalan yang seharusnya menghubungkan justru menjadi penghalang.

Di Desa Larlar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, selama bertahun-tahun, ruas Kedungdung-Bringkoning menjelma menjadi batas yang memisahkan warga dari pasar, dari harga yang lebih adil bagi hasil tani mereka, dan dari kemungkinan-kemungkinan ekonomi yang seharusnya terbuka.

Ketika hewan ternak pun kesulitan melintas, apa yang bisa diharapkan dari sebuah panen yang harus diangkut ke luar desa?

Pada 23 Juni 2026, di ruas jalan yang tadinya sangat sulit dilalui itu, Presiden Prabowo Subianto meresmikan penyelesaian pembangunan 1.151 kilometer jalan daerah yang tersebar di 37 provinsi. Peresmian ini menandai tonggak pertama dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Pemilihan Larlar sebagai titik pusat peresmian seperti pesan yang ingin disampaikan bahwa pembangunan kali ini hendak dimulai dari tempat yang paling membutuhkan, bukan dari etalase yang paling mudah dipamerkan.

Angka-angka yang menyertai program ini memang tidak kecil. Total investasi mencapai Rp5,41 triliun untuk menangani 1.151 kilometer jalan dan membangun 235 meter jembatan. Namun yang menarik dari Inpres Jalan Daerah, atau yang biasa disingkat IJD, bukan semata besaran anggarannya, melainkan cara program ini dibingkai. Ia tidak diposisikan sebagai proyek infrastruktur biasa, melainkan sebagai instrumen ketahanan pangan dan energi.

Logikanya sederhana, nyaris terlalu sederhana untuk sebuah kebijakan sebesar ini. Sebaik apa pun hasil produksi sebuah daerah, ia tidak akan bernilai jika tidak bisa didistribusikan. Distribusi sangat erat menggantungkan hidup pada jalan.

Di Larlar, perubahan yang dibawa oleh perbaikan jalan adalah sesuatu yang bisa dihitung dalam rupiah. Hasil pertanian yang sebelumnya nyaris tak bisa dibawa keluar desa, kini dapat dijual dengan harga yang lebih dari sekadarnya. Akses distribusi yang dahulu terputus telah tersambung, dan bersama tersambungnya jalan itu, tersambung pula desa dengan denyut ekonomi yang lebih luas.

Cerita semacam ini menjelaskan mengapa jalan daerah kerap disebut sebagai urat nadi perekonomian rakyat. Frasa itu bisa terdengar klise ketika diucapkan di podium peresmian, tetapi ia menemukan pijakannya yang nyata ketika seorang petani akhirnya bisa menjual hasil panennya tanpa harus rugi di ongkos angkut. Padanya, letak perbedaan antara infrastruktur sebagai angka dan infrastruktur sebagai pengalaman hidup sehari-hari tertera.


Menjangkau dari Sabang sampai Papua

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.