...Peluncuran Sentra Karbon Kehutanan Indonesia hari ini merupakan awal untuk mengembangkan sektor-sektor lain sebagai penggerak ekonomi hijau
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan implementasi instrumen nilai ekonomi karbon (NEK) mampu mendorong investasi hijau hingga 5,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
"Selain itu, implementasi instrumen NEK juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 570 juta ton CO₂ ekuivalen. Melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang tata cara perdagangan karbon melalui offset emisi gas rumah kaca sektor kehutanan, diharapkan juga bisa memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan perdagangan karbon," katanya di Jakarta, Senin.
Zulhas melanjutkan, penyederhanaan perizinan di kawasan konservasi juga akan membuka peluang perdagangan karbon secara akuntabel dan berintegritas.
"Misalnya seperti kondisi di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, yang menghadapi keterbatasan anggaran sehingga pengelolaan satwa seperti gajah kurang optimal. Dengan regulasi baru, diharapkan kawasan konservasi dapat dikelola lebih baik sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar," ujar dia.
Menko Pangan juga mengapresiasi pembentukan Sentra Karbon Kehutanan Indonesia sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, investor, dan mitra pembangunan untuk mendorong investasi karbon kehutanan yang transparan dan akuntabel. Ia menekankan, manfaat perdagangan karbon harus dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Baca juga: Pemerintah kaji insentif ekonomi karbon bagi pelabuhan hijau
Ia juga menyebutkan, salah satu target utama untuk menyukseskan perdagangan karbon di Indonesia adalah peluncuran Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026 mendatang, yang akan menjadi infrastruktur utama perdagangan karbon Indonesia.
"Peluncuran Sentra Karbon Kehutanan Indonesia hari ini merupakan awal untuk mengembangkan sektor-sektor lain sebagai penggerak ekonomi hijau, di antaranya transisi energi, industrialisasi hijau, pertanian, pengolahan limbah, dan karbon biru," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut nilai ekonomi perdagangan karbon di Indonesia mampu mencapai sekitar Rp5 triliun apabila dikelola dengan benar, akuntabel, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Raja Juli dalam penyerahan persetujuan Menteri Kehutanan terhadap proyek karbon dan peresmian sentra karbon kehutanan Indonesia di Jakarta pada Senin mengemukakan, skema perdagangan karbon merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama pembangunan.
"Pada tahap awal ini sudah terdapat empat proyek karbon, yang terdiri dari tiga proyek Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu proyek perhutanan sosial. Total potensi emisi gas rumah kaca yang bisa diselamatkan sekitar 30 juta ton CO₂ ekuivalen, dengan nilai transaksi ekonomi sekitar Rp5 triliun," ujar Menhut Raja Juli Antoni.
Baca juga: Menhut ungkap strategi penguatan ekosistem pasar karbon nasional
Baca juga: Menko Pangan: Pasar karbon harus memberi manfaat bagi masyarakat hutan
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
