Legislator minta DKI perkuat bantuan cegah penahanan ijazah siswa

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat bantuan pendidikan untuk mencegah terjadinya penahanan ijazah terhadap siswa karena menunggak biaya sekolah.

Kenneth menilai Pemprov DKI Jakarta juga membangun sistem pendeteksian dini terhadap siswa yang mengalami kesulitan ekonomi hingga tidak mampu membayar biaya sekolah.

“Kami mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat mekanisme bantuan pendidikan termasuk membangun sistem pendeteksian dini bagi siswa kesulitan ekonomi,” kata Hardiyanto Kenneth di Jakarta, Senin.

Ia menilai penebusan ijazah memang menjadi solusi jangka pendek. Namun, yang lebih penting adalah menghadirkan solusi jangka panjang.

Menurut Kenneth, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat mekanisme bantuan pendidikan dan membangun sistem yang mampu mendeteksi lebih dini siswa yang mengalami kesulitan ekonomi

“Sehingga persoalan tunggakan tidak berujung pada penahanan ijazah," kata dia.

Dirinya berharap negara harus benar-benar hadir menjamin hak pendidikan seluruh warga.

Ia meminta jangan sampai ada lagi lulusan yang bertahun-tahun menunggu ijazahnya, padahal mereka memiliki semangat untuk bekerja, kuliah, dan meraih cita-cita.

“Tugas kami bersama adalah memastikan seluruh anak Jakarta memiliki kesempatan yang sama untuk menggapai masa depan yang lebih baik," kata dia.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menebus ijazah seorang siswa yatim di SMA Muhammadiyah 2 Jakarta yang selama ini tertahan akibat kendala biaya.

Langkah tersebut dilakukan agar siswa itu dapat segera menggunakan ijazahnya untuk melamar pekerjaan dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya.

“Sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang kami himpun dalam kegiatan reses. Ijazah tersebut selama ini tertahan dan sangat dibutuhkan untuk keperluan melamar pekerjaan," kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth di Jakarta, Senin.

Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menebus sebanyak 2.026 ijazah pada tahap pertama tahun 2026 kepada peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan total anggaran hampir Rp4 miliar.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di halaman Balai Kota Jakarta, pada Mei lalu.

Rano menilai program pemutihan ijazah bukan sekadar penyerahan dokumen administratif, melainkan membuka kembali akses kesempatan bagi masyarakat.

“Bagi banyak orang, selembar ijazah bukan sekadar kertas. Ia adalah kunci untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, mengangkat keluarga, dan menatap masa depan dengan kepala tegak,” kata dia.

Pemutihan ijazah yang bekerja sama dengan Baznas/Bazis DKI Jakarta, merupakan salah satu program prioritas Pemprov DKI Jakarta.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.