KSP gandeng PSMTI dukung program prioritas pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengunjungi Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di Jakarta, Senin, guna meningkatkan kerja sama dalam mendukung program prioritas pemerintah.

“Tentunya juga akan menjaga stabilitas nasional, sehingga capaian untuk Indonesia Emas di tahun 2045 ini akan terjaga dan tercapai sesuai dengan cita-cita bangsa kita,” kata Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Senin.

Pertemuan dalam format forum diskusi eksklusif "PSMTI Business Talks" yang diselenggarakan di Museum Hakka Indonesia, Taman Budaya Tionghoa Indonesia, TMII, Jakarta, tersebut bertujuan sebagai wadah strategis demi menjaring aspirasi, masukan, serta pandangan dari para pengusaha PSMTI untuk disampaikan langsung kepada pemerintah.

Dudung yang juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menjelaskan bahwa pertemuan tersebut turut membahas persatuan dan kesatuan bangsa, kepastian hukum, serta stabilitas politik nasional.

“Banyak hal-hal yang saya sampaikan, terutama masalah bagaimana dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Dudung.

Ia menambahkan terdapat beberapa masukan dari PSMTI mengenai situasi politik global, regional, maupun nasional yang saat ini menjadi perhatian pemerintah untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Selain situasi politik, Dudung menyebutkan ada masukan-masukan tentang kepastian hukum, situasi ekonomi, dan masalah perpajakan yang sangat berdampak kepada pelaku usaha untuk ditampung melalui program KSP Mendengar.

KSP memastikan pemerintah akan senantiasa menjaga stabilitas politik dan ekonomi, sementara PSMTI menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program-program pemerintah serta proyek strategis nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Dudung juga menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kenaikan pangkat putra Menteri Pertahanan, Kolonel Inf. Muhammad Benrieyadin Sjamsoeddin, yang naik pangkat menjadi Brigjend dengan promosi sebagai Danrem 051/Wijayakarta.

“Ya memang pasti ada pertimbangan dari Panglima TNI. Karena ada hal-hal khusus mungkin yang menjadi pertimbangan dan itu ranahnya Panglima TNI,” pungkas Dudung.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.