MPR: Perlu perbaikan sistem-budaya integritas atasi kecurangan SPMB

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan perlunya perbaikan sistem serta pembangunan budaya integritas untuk mengatasi kecurangan berulang dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

“Langkah pengawasan dan penerapan regulasi saja ternyata tidak cukup. Perbaikan sistem dan konsisten membangun budaya integritas sangat diperlukan untuk atasi berulangnya dugaan kasus kecurangan pada penerimaan murid baru,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Lestari menyoroti data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat 301 laporan pengaduan masyarakat selama SPMB 2026. Jalur domisili menjadi paling banyak dilaporkan (187 laporan), disusul jalur prestasi (69 laporan), jalur afirmasi (33 laporan), dan jalur mutasi (12 laporan).

Menurut dia, penanaman nilai-nilai integritas sejak dini merupakan fondasi utama pembangunan karakter anak bangsa yang merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mendorong langkah konkret dan terpadu guna menekan angka dugaan kecurangan pada proses penerimaan murid baru.

Ia pun menilai perlu penyederhanaan regulasi, penguatan verifikasi data, dan pembangunan sistem pengawasan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, dan pemerintah daerah.

Namun, terlepas dari upaya itu, langkah pencegahan kecurangan paling mendasar ialah membangun budaya integritas sejak dini.

“Tanpa integritas, sistem pola asuh dan pendidikan hanya akan melahirkan lulusan yang cerdas secara akademik namun rapuh secara moral,” ucapnya.

Dia mengingatkan bahwa pendidikan antikorupsi harus bersifat substantif, bukan sekadar seremonial agar lahir generasi yang cerdas, berkarakter tangguh, dan menolak segala bentuk kecurangan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.