Kita sudah berproses ribuan rumah. Kita renovasi, kita perbaiki.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Presiden Prabowo adalah Presiden yang pertama memberikan yang BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah, memberikan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) gratis. Jadi itu dulu bayar, tapi zaman Presiden Prabowo dibuat gratis. Itu baru satu bulan jadi Presiden beliau sudah memerintahkan saya begitu,” kata Ara dalam agenda Peluncuran Optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), di Jakarta, Senin.

Kemudian, Presiden meningkatkan kuota rumah subsidi dari 228 ribu menjadi 350 ribu pada tahun ini, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia (BI) dari 5 persen menjadi 4 persen, hingga bunga rendah untuk usaha mikro kecil Menengah (UMKM).

Dukungan terhadap pelaku usaha diberikan pula dengan menggratiskan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Pihaknya turut berkontribusi dalam mendukung renovasi 45 ribu rumah rakyat miskin pada tahun lalu dan ditingkatkan menjadi 400 ribu pada tahun ini.

“Kita sudah berproses ribuan rumah. Kita renovasi, kita perbaiki,” ujar dia pula.

Di Jakarta, Presiden Prabowo dinyatakan telah menganggarkan renovasi untuk 10,3 ribu rumah rakyat miskin dari tahun lalu yang hanya 160-170 rumah.

“Saya datang ke tempat ini, ke OJK enam kali, untuk memperjuangkan supaya masyarakat berpenghasilan rendah bisa diberikan akses. Jangan ditutup aksesnya. Banyak perubahan dari OJK yang pro-rakyat dan cepat sesudah OJK dipimpin oleh Ibu Kiki (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi),” ujar Menteri PKP.

“Kita tahu Presiden kita maunya cepat mengurus rakyat. Jangan membuat deep state. Deep state adalah birokrat yang tidak ikut pemilu, tapi mau menguasai, mau mengatur sendiri. Sudah jelas yang bertarung dalam politik pemilu adalah orang-orang politik yang diberikan kesempatan, visi, misi, dan caranya bagaimana membangun bangsa. Jangan sampai ada deep state di mana pun,” ujarnya.

Baca juga: PTPN III ungkap strategi dukung swasembada pangan dan energi nasional

Baca juga: PTPN III laporkan laba konsolidasi Rp6,39 triliun selama 2025

Baca juga: Dirut baru PTPN I siapkan lima pilar transformasi perusahaan

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.