Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong terobosan perizinan lahan dalam rangka mempercepat produksi minyak dan gas (migas) nasional.
"Produksi migas dalam negeri harus kita kawal. Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat, setiap potensi tambahan produksi minyak dan gas bumi harus segera direalisasikan. Kita perlu bekerja cepat, tetapi tetap tertib dan sesuai aturan,” kata Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman dalam keterangan diterima di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.
Dudung menyatakan terobosan perizinan lahan harus dilakukan lantaran hambatan perizinan lahan pada kegiatan hulu migas tidak dapat dilihat semata sebagai persoalan administrasi pertanahan.
Dalam kunjungannya ke Bojonegoro, Jawa Timur untuk meninjau lapangan kegiatan usaha hulu migas bumi yang terdampak Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Dudung menekankan isu perizinan lahan berkaitan langsung dengan ketahanan energi, peningkatan produksi minyak dan gas bumi, pengurangan ketergantungan impor energi, serta penerimaan negara.
Terdapat tiga kegiatan hulu migas prioritas yang menjadi perhatian pemerintah saat ini yaitu Sumur Eksplorasi Banyugeni-001 oleh PT Pertamina EP di Kabupaten Bojonegoro, Lapangan Gas RBG Blok I oleh TIS Petroleum E&P Blora Ltd. di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak, serta Proyek Kedung Keris West oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di Kabupaten Bojonegoro.
Ketiga proyek tersebut dinilai strategis bagi peningkatan produksi migas nasional seperti Sumur Banyugeni yang memiliki potensi sumber daya yang perlu segera dibuktikan melalui kegiatan pengeboran.
Sementara Lapangan Gas RBG Blok I diharapkan dapat memperkuat pasokan gas domestik di Jawa Tengah dan mendukung pengurangan ketergantungan terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) impor.
Sedangkan Proyek Kedung Keris West memiliki potensi produksi sekitar 15.000 barel minyak per hari dengan nilai ekonomi sekitar Rp25 miliar per hari.
Dudung pun menyoroti Proyek Kedung Keris West sebagai contoh penting perlunya penyelesaian cepat dan proporsional karena hanya membutuhkan lahan sekitar 0,6 hektare namun berpotensi memberikan tambahan produksi minyak nasional dalam jumlah besar.
“Ini contoh yang sangat jelas. Kebutuhan lahannya kecil, tetapi dampaknya sangat besar bagi produksi minyak nasional dan penerimaan negara. Jangan sampai potensi sebesar ini tertunda karena proses administrasi yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” ujarnya.
KSP menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga lahan pertanian dan mendukung ketahanan pangan namun perlindungan lahan sawah perlu dijalankan secara proporsional agar tidak menghambat proyek energi strategis yang memiliki kebutuhan lahan terbatas dan manfaat besar bagi negara.
“Kita tidak sedang mempertentangkan swasembada pangan dengan swasembada energi. Keduanya adalah agenda strategis Presiden yang harus berjalan bersama.
Lahan pertanian harus dijaga, tetapi kebutuhan energi nasional juga harus dipenuhi,” kata Dudung.
Baca juga: Menkeu Purbaya usut hambatan perizinan impor hingga lahan Batam
Baca juga: Kementrans-SKK Migas kembangkan potensi migas di lahan transmigrasi
Baca juga: Pakar: Kemudahan akses lahan hulu migas mendukung kemandirian energi
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
