Kota yang maju bukanlah kota yang dipenuhi gedung tinggi atau jalan lebar, melainkan kota yang mampu memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan berkurangnya kemiskinan, mengecilnya kesenjangan, serta semakin luasnya kesempatan bagi set
Surabaya (ANTARA) - Tidak semua kota memerangi kemiskinan dengan cara yang sama. Sebagian memilih memperbesar anggaran bantuan sosial, sebagian lain fokus menarik investasi, sementara yang lain membangun infrastruktur dengan harapan pertumbuhan ekonomi akan menetes ke seluruh lapisan masyarakat.
Namun, tantangan terbesar justru muncul ketika berbagai program itu berjalan sendiri-sendiri tanpa saling terhubung.
Di tengah kompleksitas persoalan tersebut, Kota Surabaya, Jawa Timur, mencoba menawarkan pendekatan yang berbeda. Kota ini tidak lagi memandang pengentasan kemiskinan sebagai tugas satu dinas atau sekadar urusan sektor sosial. Sebaliknya, seluruh perangkat daerah diarahkan menuju satu sasaran bersama, yakni mengurangi jumlah warga miskin melalui kebijakan yang saling terintegrasi.
Gagasan itu dipaparkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di hadapan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Senin (6/7/2026).
Paparan tersebut tidak sekadar menampilkan deretan capaian pembangunan, melainkan memperlihatkan bagaimana sebuah kota berupaya mengubah cara berpikir birokrasi.
Perubahan cara pandang itu penting karena kemiskinan bukanlah persoalan tunggal. Rendahnya pendapatan, pengangguran, pendidikan yang terbatas, buruknya kualitas kesehatan, hingga ketimpangan ekonomi saling berkaitan dan membentuk lingkaran yang sulit diputus apabila setiap persoalan ditangani secara terpisah.
Dalam konteks itulah strategi pembangunan terintegrasi menjadi menarik untuk dicermati.
Baca juga: Tim RB Nasional tinjau mekanisme penanganan kemiskinan di Surabaya
Bersama bergerak
Pendekatan Surabaya dimulai dari perubahan sederhana, tetapi memiliki dampak besar, yakni memastikan setiap rupiah anggaran pemerintah memiliki kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.
Selama bertahun-tahun, pembangunan infrastruktur di banyak daerah sering diukur dari panjang jalan yang dibangun, jumlah saluran drainase yang selesai, atau banyaknya proyek fisik yang terlaksana. Indikator tersebut memang penting, tetapi belum tentu berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Surabaya mencoba menghubungkan dua tujuan itu. Proyek pembangunan jalan, paving, maupun infrastruktur lingkungan tidak hanya menghasilkan fasilitas publik, tetapi juga menjadi instrumen penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya.
Kebijakan tersebut bahkan diperluas hingga rantai pasok material. Pemerintah kota mendorong pembelian paving dari pabrik padat karya yang dikelola masyarakat berpenghasilan rendah sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada pekerja proyek, melainkan juga mengalir kepada pelaku usaha kecil.
Model seperti ini sejalan dengan konsep pembangunan inklusif yang kini banyak diterapkan berbagai negara. Infrastruktur tidak hanya menjadi aset fisik, tetapi juga menjadi alat distribusi pendapatan.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
