Jakarta (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan harmonisasi langkah dan program dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, Idy Muzayyad dalam keterangan di Jakarta, Rabu mengungkapkan terdapat 13 program prioritas Baznas RI periode 2026–2031 untuk mendukung upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

"Sebanyak 13 program prioritas di periode Baznas tahun 2026 sampai 2031 ini, dan kira-kira sebenarnya seluruhnya yang memang kita arahnya ke pengentasan kemiskinan," katanya.

Idy menyebutkan implementasi seluruh program tersebut disusun agar selaras dengan target pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita, khususnya agenda pengentasan kemiskinan.

"Kami siap untuk penyaluran sesuai dengan programnya pemerintah, Asta Cita, karena kita juga berelasi dengan Bappenas, terutama soal pengentasan kemiskinan," lanjut dia.

Selain memperkuat sinergi program, Baznas juga terus mendorong percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Regulasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penghimpunan zakat nasional yang hingga saat ini baru terealisasi sekitar 10 persen dari total potensi yang ada.

Melalui penguatan regulasi tersebut, Baznas memproyeksikan penghimpunan zakat dari sektor ASN dan BUMN dapat mencapai sekitar Rp18 triliun per tahun. Dana tersebut diyakini akan memperluas jangkauan program pemberdayaan dan meningkatkan kapasitas Baznas dalam membantu masyarakat miskin.

"Bayangkan kalau kita mampu mengumpulkan Rp18 triliun per tahun, berapa banyak yang bisa ditolong? Berapa banyak kita bisa selesaikan masalah bangsa ini? Dan itu potensi nyata di depan mata," ujar Idy Muzayyad.

Sementara itu, Tenaga Ahli Madya Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) Erni Juliana, menjelaskan, audiensi tersebut bertujuan menyelaraskan program pengelolaan zakat dengan berbagai program prioritas Presiden, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, serta penguatan sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Ia menyebut Pemerintah kini juga mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah seiring rencana transformasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi Badan Ekonomi Syariah.

Baca juga: Baznas RI gandeng Pemkab Kuningan perkuat sinergi tata kelola zakat

Baca juga: Baznas gandeng Wamen PKP perkuat kolaborasi untuk sejahterakan rakyat

Baca juga: Pengumpulan aset wakaf nasional tembus Rp33 triliun

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.