Kami melihat konektivitas ini masih menjadi pekerjaan rumah agar pertumbuhan ekonomi makin baik
Denpasar (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyebutkan Provinsi Bali membutuhkan konektivitas salah satunya berupa transportasi massal kereta api guna memperkuat diversifikasi investasi merata dan berkelanjutan di Pulau Dewata.
“Kami melihat konektivitas ini masih menjadi pekerjaan rumah agar pertumbuhan ekonomi makin baik,” kata Kepala BI Bali Achris Sarwani di sela diskusi terkait investasi dan infrastruktur di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, secara regulasi di daerah sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2023-2043.
Dalam pasal 20 perda tersebut menyebut sistem jaringan kereta api yang mencakup jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api.
Ia menjelaskan konektivitas itu membuka lebih luas peluang investasi di luar Bali Selatan dan di luar sektor pariwisata.
Achris menambahkan sebesar 98,56 persen investasi berkutat di sektor tersier yaitu hotel, restoran, perumahan, kawasan industri dan perkantoran.
Penanaman modal pun, lanjut dia, terkonsentrasi di daerah pariwisata yaitu mayoritas 64 persen di Kabupaten Badung, 15 persen di Gianyar, dan 10 persen di Kota Denpasar.
Sisanya, diperebutkan oleh enam kabupaten lainnya di Bali dengan porsi kecil di bawah tiga persen.
Meski sudah tertuang dalam regulasi, namun hingga saat ini belum terealisasi transportasi massal tersebut.
Pendanaan masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mendukung konektivitas yang berperan mendorong pemerataan ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bali I Ketut Sukra Negara menjelaskan hingga triwulan I-2026, realisasi investasi di Bali mencapai Rp13,31 triliun dari target hampir Rp48 triliun.
Rinciannya, penanaman modal dalam negeri sebesar Rp9,04 triliun dan asing Rp4,27 triliun.
Meski beragam opsi pembiayaan di antaranya inisiatif pembiayaan hijau dan inovasi kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pengamat ekonomi Trisno Nugroho menjelaskan instrumen pembiayaan dari APBN masih memegang peranan penting.
Apalagi, lanjut dia, Bali menyumbangkan devisa pariwisata sebesar Rp176 triliun pada 2025, dari total nasional mencapai hampir Rp320 triliun.
“Apabila Bali dapat 3-5 persen dari devisa tersebut, kira-kira tiap tahun dari APBN, Bali bisa dapat sekitar Rp5-7 triliun,” ucapnya.
Sementara itu, Perda Bali Nomor 2 tahun 2023 menyebutkan jaringan jalur kereta api di dalam Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita), meliputi jalur Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai-Kuta, Kuta-Mengwi, Kuta-Nusa Dua, Kuta-Benoa-Sanur-Niti Mandala Renon-Kuta dan Sanur-Ubud.
Kemudian dalam perda itu menyebutkan jaringan koridor Bali Selatan-Bali Utara, meliputi jalur Mengwi-Singapadu-Ubud-Kubutambahan-Singaraja.
Selanjutnya, jaringan jalur kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali, pada jalur Gilimanuk-Denpasar melalui Mengwi; Denpasar-Padangbai melalui Singapadu-Kawasan Pusat Kebudayaan Bali; Padangbai-Singaraja melalui Amed dan Gilimanuk-Singaraja melalui Seririt.
Baca juga: BI: Investasi di Bali tetap menarik di tengah krisis geopolitik global
Baca juga: Republik Ceko jadikan wisata olahraga jalur masuk investasi di Bali
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
