Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa penyempurnaan klasifikasi bentuk usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dilakukan agar sesuai dengan perkembangan zaman.

"Berbagai fenomena perubahan dari aktivitas pariwisata inilah yang kemudian kita coba tangkap dalam KBLI 2025. Jadi di dalam KBLI 2025 ini adalah salah satu landasan utamanya mengapa BPS melakukan penyesuaian KBLI 2020 ke 2025," kata Ketua BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Amalia menyampaikan kemunculan KBLI 2025 didasari atas adanya dinamika ekonomi secara global, yang memunculkan berbagai sektor usaha baru yang belum tercakup dalam KBLI 2020 seperti jasa intermediasi.

Adanya sejumlah perubahan dalam aturan itu juga disebabkan oleh kian masifnya transformasi teknologi digital meliputi pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI), pertumbuhan dan monetisasi media sosial termasuk aktivitas kreator konten, serta hadirnya aset kripto sebagai kelas aset dan ekosistem ekonomi baru.

Baca juga: Wamenpar sebut transformasi KBLI sempurnakan sistem izin berusaha

Penyebab berikutnya yakni adanya perubahan model bisnis seperti adanya konsep Factoryless Goods Producers (FGP) atau produser tanpa pabrik, serta isu lingkungan akibat adanya perubahan iklim seperti munculnya aktivitas penangkapan dan penyimpanan karbon.

"Kemudian karena memang mandat dari UN dan juga mandat dari standar internasional setiap 5 tahun sekali. Semua negara harus melakukan penyesuaian KBLI," katanya.

Amalia menjelaskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/UN) merekomendasikan tiap negara untuk melakukan penyempurnaan KBLI setiap 5 tahun sekali agar setiap aturan di dalamnya tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Selain itu pemerintah dapat melakukan penyesuaian dengan adanya pembaruan Harmonized System (HS) yang dilakukan setiap 5 tahun sekali.

Ia juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2022 Kementerian Pariwisata sudah berkolaborasi dengan BPS untuk menghasilkan "Cakupan Aktivitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam KBLI 2020".

Keduanya kembali berkolaborasi untuk menghasilkan data yang sama untuk KBLI 2025.

"Jadi nanti kita akan memutakhirkan supaya yang kita sebut dengan aktivitas pariwisata itu menjadi basis untuk penyesuaian tourism satellite account akan kita susun bersama dengan berbasis KBLI yang baru yaitu 2025," tambahnya.

Dia mencontohkan adanya perubahan dalam KBLI 2025 seperti pemecahan kode atau korespondensi satu-ke-banyak (one to many), yaitu sebuah kode dalam KBLI 2020 dipecah menjadi dua atau lebih kode. Dalam menentukan KBLI 2025, ia menyebut pemerintah perlu memilah kembali kegiatan usaha ke kode-kode usaha baru yang lebih spesifik.

BPS telah merilis Tabel Konversi KBLI 2020 dengan KBLI 2025 untuk menjaga keterbandingan dan kesesuaian antara KBLI 2020 dengan KBLI 2025 melalui tautan ini.

Baca juga: KBLI 2025 dan pelajaran tentang kepatuhan usaha

Baca juga: BPS perbarui KBLI usaha kreatif menyesuaikan perkembangan teknologi

Baca juga: Ekonom tekankan 3 kunci ekonomi digital RI bersaing di pasar global

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.