Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang berkolaborasi lintas sektor untuk mencegah meningkatnya angka pengangguran hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menjelaskan indikator PJPK mencakup tingkat pengangguran, proporsi pekerjaan formal, akses rumah layak, partisipasi kerja perempuan, hingga indeks pembangunan keluarga.

"Penyusunan PJPK dilakukan secara bottom-up, melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan kelompok anak muda. Persoalan kependudukan tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian saja, diperlukan kebijakan lintas sektor, yang diwujudkan melalui PJPK sebagai indikator nasional sekaligus indikator untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota. Dengan begitu, pemerintah bisa memetakan atau link and match antara kebutuhan pekerjaan di sektor tertentu dengan jumlah lulusan sesuai dengan bidangnya," katanya di Jakarta, Rabu.

Baca juga: PJPK dukung lulusan SMA miliki sertifikasi di bidang yang diminati

Ia menegaskan karena karakteristik setiap daerah berbeda, pemerintah daerah didorong untuk mengidentifikasi persoalan utama dan menyusun kebijakan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

"Pembangunan kependudukan bukan hanya soal jumlah penduduk, melainkan membangun keluarga tangguh, meningkatkan kualitas generasi muda, serta memastikan setiap anak muda memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial, serta lingkungan yang mendukung pembentukan keluarga di masa depan," ujar dia.

Menurutnya, kondisi yang mendukung pembentukan keluarga pada akhirnya memengaruhi keputusan-keputusan penting dalam perjalanan hidup generasi muda, termasuk kapan membangun keluarga dan memiliki anak, mengingat berdasarkan survei demografi UNFPA di 73 negara, sebagian besar keputusan untuk menikah dan memiliki anak ditentukan oleh pertimbangan kemampuan finansial.

"Ketika generasi muda memperoleh pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang produktif, layanan kesehatan yang inklusif, perlindungan sosial yang memadai, kesempatan untuk berpartisipasi serta perlindungan yang aman dan setara, mereka akan lebih siap merencanakan masa depan, termasuk kehidupan keluarga sesuai dengan pilihan dan kesiapan mereka," paparnya.

Pendekatan tersebut, lanjut Isyana, sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas sebagai fondasi kemajuan bangsa.

Baca juga: Kemendukbangga libatkan kampus bangun peta jalan kependudukan

Baca juga: Kemendukbangga-UNFPA kolaborasi tekan angka kematian ibu lewat PJPK

"PJPK menjadi arah kebijakan jangka menengah yang mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang menempatkan penduduk sebagai subjek sekaligus tujuan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan kependudukan bukan lagi pekerjaan satu sektor saja, melainkan menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan," tutur Isyana.

Keseluruhan strategi tersebut diarahkan untuk menghasilkan subjek daya manusia yang sehat, berpendidikan, produktif, adaptif, dan mampu menghadapi perubahan sosial, ekonomi, maupun demografi. Dalam rangka mewujudkan hal itu, pemberdayaan generasi muda menjadi investasi strategis bagi masa depan bangsa.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.