Peneliti UMPR dorong penguatan ekonomi berbasis transaksi digital

Palangka Raya (ANTARA) - Tim peneliti Fakultas Bisnis dan Informatika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) mendorong penguatan ekonomi berbasis transaksi digital melalui penyusunan rekomendasi kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan penggunaan pembayaran digital di Indonesia.

Ketua Tim Peneliti UMPR, Setio Ardy Nuswantoro di Palangka Raya, Kamis, mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) penyusunan policy brief bertajuk "Dari Adopsi Menuju Retensi: Strategi Memperkuat Keberlanjutan Penggunaan Pembayaran Digital di Indonesia".

"Tantangan ekosistem pembayaran digital saat ini bukan lagi sekadar mengajak masyarakat mencoba layanan, tetapi bagaimana membangun penggunaan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya pada FGD yang melibatkan regulator, perbankan, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga pengguna layanan pembayaran digital.

Ia menjelaskan FGD tersebut merupakan tindak lanjut dari penelitian berjudul "Konstruksi Model Retensi Pengguna: Pendekatan Sintesis UTAUT2 dan ECM untuk Menjelaskan Determinan Keberlanjutan Pembayaran Digital Pasca-Adopsi" yang didanai melalui Hibah Penelitian Fundamental Reguler Program Diktisaintek Berdampak BIMA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Menurut Setio, penelitian tersebut berhasil memetakan berbagai faktor yang mempengaruhi loyalitas pengguna pembayaran digital. Hasil riset kemudian didiskusikan bersama berbagai pemangku kepentingan agar dapat dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan mendukung penguatan ekosistem ekonomi digital.

Berdasarkan hasil penelitian dan masukan dari para peserta FGD, tim peneliti merumuskan lima agenda kebijakan, yakni menjadikan retensi pengguna sebagai indikator keberhasilan pembayaran digital, memperkuat kebiasaan transaksi digital masyarakat, memastikan kesesuaian antara janji layanan dan pengalaman pengguna, meningkatkan nilai ekonomi layanan beserta ekosistem pendukungnya, serta memperluas kolaborasi lintas daerah dalam literasi digital, perlindungan konsumen, dan penguatan UMKM digital.

Setio berharap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, regulator, dan industri dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital yang berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional melalui peningkatan penggunaan transaksi non-tunai secara konsisten.

Forum tersebut dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Palangka Raya, Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI, perbankan, akademisi, pelaku usaha, serta perwakilan pengguna layanan pembayaran digital.

Dalam diskusi tersebut, Bank Indonesia menyampaikan jumlah pengguna dan merchant QRIS terus meningkat dengan volume transaksi mencapai sekitar 8-12 juta transaksi per bulan.

Menurut BI, pembentukan kebiasaan masyarakat menggunakan pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga keberlanjutan transaksi non-tunai.

Sementara itu, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Palangka Raya menilai masih terdapat tantangan berupa rendahnya pemahaman sebagian pelaku UMKM terhadap sistem pembayaran digital serta keterbatasan akses jaringan internet. Karena itu, penguatan regulasi dinilai diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal.

Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital juga menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan pengguna melalui mekanisme penanganan keluhan yang cepat setelah terjadi pengalaman negatif dalam bertransaksi secara digital.

Dari sisi pelaku usaha, Founder Eltibiz Palangka Raya mengungkapkan sekitar 54 persen transaksi usahanya telah menggunakan pembayaran digital. Meski demikian, sebagian konsumen, khususnya dari kelompok generasi X, masih memilih transaksi tunai karena faktor kebiasaan dan tingkat kepercayaan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Berita Terkait

Rekomendasi lain