Jakarta (ANTARA) - Pakar komunikasi Doktor Emrus Sihombing menilai evaluasi dan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dimulai dari transparansi program, ketepatan sasaran, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan standar keamanan pangan.
"Kalau anak-anak yang kebutuhan gizinya sudah tercukupi tetap menerima MBG, manfaat program menjadi kurang optimal. Negara harus memprioritaskan mereka yang benar-benar membutuhkan dukungan gizi," ujarnya di Jakarta pada Kamis.
Intervensi gizi negara, ujar dia, semestinya diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin, anak telantar, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
Ia menilai MBG yang tidak dikonsumsi penerima manfaat pada pelaksanaan sebelumnya menjadi indikator bahwa penentuan sasaran belum sepenuhnya tepat.
Kondisi tersebut, menurut dia, bukan hanya menyebabkan pemborosan anggaran, melainkan juga mengurangi efektivitas program.
Baca juga: Kemendukbangga-BGN selaraskan kebijakan perkuat pelaksanaan MBG 3B
Oleh karena itu, dosen Universitas Pelita Harapan Jakarta tersebut, mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mulai mengarahkan penerima manfaat kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Namun, perubahan tersebut harus didukung dengan proses verifikasi data yang ketat.
"Penentuan penerima tidak boleh hanya berdasarkan sekolah. Harus ada skrining (pemeriksaan) yang jelas, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, status gizi, hingga kebutuhan masing-masing anak. Setelah itu, baru ditetapkan siapa yang memang berhak menerima," tuturnya.
Menurut Emrus, masa libur sekolah saat ini merupakan kesempatan tepat melakukan pemutakhiran data penerima manfaat secara nasional sehingga pelaksanaan MBG pada tahun ajaran baru dapat berjalan lebih tepat sasaran.
"Harus dibuat semacam pilot project (proyek percontohan) dulu, tidak langsung digelar secara sporadis," ucap dia.
Selain menyampaikan evaluasi terhadap penerima manfaat, ia juga menyoroti tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengingat banyak dapur MBG merupakan unit baru yang belum memiliki pengalaman memproduksi makanan dalam jumlah besar sehingga aspek keamanan pangan perlu menjadi perhatian serius.
"Saya mendukung apabila peran penyedia makanan diperluas kepada kantin sekolah atau pelaku usaha kuliner yang sudah berpengalaman. Mereka selama ini terbukti terbiasa mengelola makanan setiap hari dengan standar yang lebih teruji," kata pengamat komunikasi politik itu.
Menurutnya, apabila kapasitas kantin sekolah belum mencukupi, pemerintah dapat menggandeng kelompok PKK, komunitas ibu-ibu, koperasi sekolah, hingga warung makan dan UMKM setempat.
Emrus juga menilai aspek transparansi perlu menjadi bagian penting dalam pengelolaan MBG.
Ia mengusulkan dapur penyedia makanan dirancang lebih terbuka sehingga proses produksi dapat diawasi oleh masyarakat.
"Pengawasan publik sangat penting. Dapur sebaiknya dibuat lebih transparan sehingga masyarakat dapat melihat langsung proses pengolahan makanan. Dengan begitu, peluang terjadinya penyimpangan maupun kelalaian dapat diminimalkan," katanya.
Baca juga: Ombudsman dorong komunikasi dua arah BGN dengan para mitra MBG
Baca juga: Mendikdasmen ungkap diskusi dengan Kepala BGN soal perbaikan MBG
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
