Jakarta (ANTARA) - Managing Director Climate Data Steering Committee (CDSC) Alice Carr menilai Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia telah dibangun dengan mengadopsi praktik terbaik internasional untuk memperkuat integritas pasar karbon.

"Indonesia membangun sistem registri ini di atas fondasi data yang sangat kuat," kata Alice Carr usai acara peluncuran SRUK di Jakarta, Kamis.

Penilaian tersebut disampaikan seiring kerja sama Pemerintah Indonesia dengan CDSC dalam menyelaraskan sistem registri karbon nasional dengan standar data internasional.

Menurut Alice, praktik terbaik yang diterapkan dalam SRUK mengacu pada standar data internasional yang dikembangkan melalui G20 sehingga mampu mendukung keterhubungan sistem registri karbon Indonesia dengan registri di berbagai negara.

"Data merupakan fondasi pasar karbon yang berintegritas tinggi. Memang bukan satu-satunya unsur, tetapi merupakan fondasi utamanya," ujarnya.

Ia menjelaskan SRUK merupakan registri nasional yang mencatat seluruh siklus hidup unit karbon, mulai dari penerbitan kredit karbon, perpindahan kepemilikan, hingga penarikan (retirement) oleh pengguna sehingga meningkatkan transparansi penggunaan unit karbon.

Selain itu, SRUK menerapkan pengenal unik (unique identifier) pada setiap unit karbon untuk membantu mencegah potensi penghitungan ganda (double counting) sekaligus meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar.

"Teknologi yang diadopsi Indonesia ini merupakan teknologi mutakhir. Teknologi tersebut dibangun berdasarkan praktik terbaik yang dikembangkan melalui G20 sehingga kami berharap banyak negara lain akan mengikuti langkah Indonesia," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang menjalin kerja sama dengan CDSC dan berhasil menyelaraskan sistem registri karbon nasional dengan standar data internasional yang berintegritas, kredibel, dan dapat dipercaya.

"Indonesia adalah negara pertama di dunia yang menjalin kerja sama dengan CDSC dan berhasil menyelaraskan sistem dengan standar data internasional yang berintegritas, kredibel, dan dapat dipercaya," ucap Zulhas.

​​​​​​​Ia mengatakan SRUK memperjelas seluruh tahapan perdagangan karbon, mulai dari pencatatan, sertifikasi, perdagangan, pelaporan sekaligus memperkuat pengawasan dan integritas pasar karbon nasional.

Hingga 30 Juni 2026, Bursa Karbon Indonesia mencatat volume transaksi sekitar 1,98 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) dengan nilai transaksi Rp93,81 miliar, frekuensi transaksi 431 kali, serta melibatkan 155 pengguna jasa karbon.

SRUK diluncurkan pemerintah pada 9 Juli 2026 sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Baca juga: OJK: Infrastruktur pasar karbon ditujukan kesejahteraan masyarakat

Baca juga: Kemenko Pangan minta K/L segera rampungkan regulasi perdagangan karbon

Baca juga: Pemerintah luncurkan SRUK perkuat perdagangan karbon RI

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.