Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum mendapatkan data yang rinci dan komprehensif untuk mewujudkan kebijakan ekonomi yang inklusif.
“Momentum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis untuk mendapatkan data rinci dan komprehensif sebagai dasar penerapan kebijakan yang mampu meningkatkan partisipasi perempuan di sektor ekonomi,” kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, Sensus Ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei-Agustus 2026 harus menghasilkan data rinci agar bisa menjadi dasar bagi para pengambil keputusan dalam membuat kebijakan.
Dengan begitu menurut dia, kebijakan yang lahir tepat sasaran dan responsif terhadap hambatan nyata yang dihadapi perempuan. Sebab, tanpa data yang memadai, upaya mendorong kesetaraan ekonomi bagi perempuan hanya akan berjalan di tempat.
“Ketika kita memperjuangkan hak-hak perempuan, sejatinya kita sedang berupaya memperkokoh peradaban bangsa. Saat ini, perempuan masih berhadapan dengan tembok kaca struktural dan kultural yang menghambat akses mereka ke pekerjaan layak dan posisi strategis,” ujarnya.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per-Februari 2026, Rerie mengatakan kesenjangan masih lebar karena tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan baru mencapai sekitar 56,63 persen, sementara itu laki-laki berada di angka 84,40 persen.
Dia menyoroti bahwa 61 persen perempuan bekerja di sektor informal yang minim perlindungan dan jaminan sosial. Selain itu, masih ada ketimpangan upah dengan rata-rata upah buruh perempuan Rp2,80 juta per-bulan, lebih rendah dari laki-laki yang mencapai Rp3,55 juta .
Menurut dia, Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan BPS merupakan langkah maju, terutama dengan menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Permodalan Nasional Madani untuk menjangkau lebih banyak perempuan pelaku usaha mikro.
“Kita perlu lebih dari sekadar menghitung jumlah pelaku usaha. Sensus atau survei yang dilakukan harus mampu memotret secara detail jenis hambatan yang dialami perempuan, apakah itu beban ganda, akses modal, literasi keuangan, atau stigma budaya yang membatasi pilihan pekerjaan mereka,” katanya.
Ia menambahkan, data yang lebih tajam akan membantu pemerintah mengukur efektivitas program-program yang telah berjalan.
Rerie berharap, data dari hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi pijakan untuk mewujudkan TPAK perempuan yang lebih baik serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
“Data adalah kunci. Dengan data yang rinci, kita bisa merancang kebijakan afirmatif yang tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga pendampingan, peningkatan kapasitas, dan pengakuan terhadap kontribusi ekonomi perempuan yang selama ini tidak terlihat,” katanya.
Baca juga: MPR dorong penguatan perlindungan anak lewat kolaborasi multipihak
Baca juga: Menhut: Hutan jadi penggerak ekonomi baru melalui pembangunan hijau
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
