Pemprov Jateng pastikan layanan publik di Sukoharjo tak terganggu OTT

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan prihatin atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

Luthfi menyampaikan pernyataan tersebut saat berada di Jakarta untuk menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026, Jumat.

Ia menegaskan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas harus dimulai dari keteladanan seorang pemimpin.

Karena itu, ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam memberantas korupsi di wilayah Jawa Tengah.

"Saya sudah berulang kali menyampaikan agar menciptakan 'clear dan good government'. Untuk itu berangkatnya dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan suatu contoh atau suri tauladan," katanya.

Luthfi mengatakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus diterapkan oleh seluruh pejabat, mulai dari penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Menurut dia, seluruh proses pemerintahan harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Ia berharap seluruh pejabat di semua tingkatan menerapkan prinsip tersebut.

Pasca-OTT tersebut, Luthfi mengatakan akan mengirim tim ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan pendampingan agar pelayanan pemerintahan dan layanan publik tetap berjalan.

"Siapapun pemimpinnya yang kena masalah, pelayanan pemerintahan dan publik tidak boleh terganggu. Kita akan backup untuk berjalannya pemerintahan di Sukoharjo. Nanti akan kita tunjuk Plt (Pelaksana Tugas)," katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis (9/7) malam dan mengamankan sejumlah pihak untuk menjalani pemeriksaan, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.