Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik Jakarta Selatan memperkuat literasi statistik masyarakat demi meningkatkan pelayanan publik.
"Pelayanan kami tidak hanya sebatas penyediaan data, tetapi juga konsultasi statistik, layanan metadata, dan rekomendasi statistik agar kegiatan survei yang dilakukan berbagai instansi memiliki metodologi yang tepat," kata Kepala BPS Jakarta Selatan, Akhmad Fikri di Jakarta, Senin.
Akhmad menyampaikan itu dalam Sosialisasi Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Tahun 2026 yang digelar secara daring.
Dia mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan setiap penyelenggara layanan publik menyusun dan menetapkan standar pelayanan di lingkungan kerjanya.
Menurutnya, pelayanan BPS sudah mengalami transformasi besar seiring perkembangan teknologi digital.
Jika sebelumnya masyarakat harus datang langsung ke perpustakaan BPS untuk mencari data, membaca publikasi, hingga menggandakan dokumen, kini seluruh publikasi resmi dapat diakses dan diunduh secara gratis melalui situs web BPS.
"Perkembangan pelayanan publik di BPS, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota, telah mengalami banyak perubahan mengikuti perkembangan zaman, terutama di era digital," ucapnya.
Kemudian, Akhmad menjelaskan selain menyediakan publikasi statistik, BPS juga menghadirkan layanan tabel dinamis yang memungkinkan masyarakat memperoleh data berdasarkan variabel tertentu yang belum tersedia dalam publikasi rutin.
"Berbagai indikator makro yang diterbitkan secara berkala pun telah tersedia secara daring sehingga semakin memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan," ucapnya.
Menurutnya, tidak hanya menyediakan data, BPS Jakarta Selatan juga memberikan layanan konsultasi statistik dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten.
Layanan tersebut mencakup pendampingan metodologi statistik, penyediaan metadata statistik, hingga pemberian rekomendasi statistik bagi instansi pemerintah maupun lembaga yang akan melaksanakan survei.
Dia memaparkan tingkat literasi statistik masyarakat kini semakin baik. Masyarakat mulai memahami perbedaan antara data, informasi, dan statistik sehingga berbagai indikator yang diterbitkan BPS dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
"Melalui sosialisasi tersebut, BPS berharap pemahaman mengenai pentingnya statistik terus meningkat, khususnya di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Komunikasi Informasi Publik (KIP) Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Selatan Erwin Lobo menambahkan sosialisasi yang diikuti puluhan peserta dari unsur pemerintah, kader lingkungan, serta media menjadi langkah penting untuk memperkuat pemanfaatan data dalam berbagai sektor.
Ia menyampaikan data statistik yang akurat menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan, penelitian akademis, penyusunan strategi bisnis, hingga perumusan kebijakan publik yang efektif.
"Adanya akses data yang kini semakin mudah di era digital, kami berharap seluruh unsur masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan dan data yang disediakan BPS secara optimal," katanya.
Baca juga: Kemensos dan BPS siap luncurkan DTSEN versi 3
Baca juga: BPS DKI jamin kerahasiaan data dalam Sensus Ekonomi 2026
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
