Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) tengah menyiapkan revitalisasi Museum Konferensi Asia Afrika (MKAA) sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali warisan historis Dasasila Bandung.

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang, seperti dikutip ANTARA, Kamis (9/7/2026), menyebut bahwa saat ini pemerintah sedang menyusun masterplan pengembangan kawasan sejarah Konferensi Asia Afrika 1955. Pendekatan yang diambil tidak semata fisik, tetapi juga menyentuh aspek pengetahuan dan pemaknaan sejarah.

Program revitalisasi ini mencakup preservasi koleksi, digitalisasi arsip, serta optimalisasi pemanfaatan informasi bagi publik dan kepentingan edukasi. Selain itu, pengembangan kawasan juga diarahkan pada titik-titik utama yang menjadi bagian dari peristiwa konferensi.

Bukan sekadar proyek

Tentu saja, revitalisasi MKAA bukan sekadar proyek kebudayaan. Proyek ini hadir di momen ketika lanskap global sedang mengalami pergeseran mendasar.

Seperti kita ketahui, dunia saat ini bergerak dari unipolar menuju konfigurasi yang semakin multipolar. Dalam konteks ini, langkah revitalisasi MKAA layak dibaca sebagai sinyal politik. Jadi, bukan hanya upaya pelestarian sejarah. Dengan kata lain, revitalisasi ini menjadi lebih dari sekadar proyek museum.

Sejarah memberi kita referensi jelas bahwa pada Konferensi Asia Afrika 1955, Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah. Ia berperan pula sebagai penggagas norma yang menantang struktur kekuasaan global saat itu. Prinsip-prinsip seperti anti-kolonialisme, kedaulatan, dan non-alignment menjadi bagian dari diskursus internasional.

Akan tetapi, konteks global hari ini jauh berbeda. Jika era Perang Dingin ditandai oleh dua blok besar, kini dunia diwarnai oleh banyak pusat kekuatan.

Nyatanya, Amerika Serikat, China, Uni Eropa, hingga kekuatan regional lain sekarang berinteraksi dengan cara yang lebih fleksibel. Kondisi ini membuka lebih banyak kesempatan bagi negara lain untuk ikut bermain dan mengambil keuntungan, tapi di sisi lain juga membuat situasi menjadi lebih rumit.

Dalam tatanan multipolar, ruang bagi negara middle power seperti Indonesia sebenarnya lebih luas, lantaran tidak ada satu kekuatan dominan yang sepenuhnya menentukan aturan main.

Meskipun begitu, ruang tersebut juga penuh risiko karena kompetisi berlangsung di banyak level. Di sinilah diplomasi menjadi semakin penting.

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.