Kepala Bappenas: Kenaikan muka air laut ubah wajah wilayah pesisir

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan kenaikan muka air laut mengubah wajah wilayah pesisir.

“Kenaikan muka air laut sekarang sudah jadi realitas yang telah mengubah wajah wilayah pesisir kita,” ujarnya dalam agenda Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut di Jakarta, Senin.

Bappenas mencatat bahwa perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan karena 319 kabupaten/kota memiliki kerentanan iklim sangat tinggi, 18 ribu kilometer garis pantai berada pada kategori rentan-sangat rentan, 8,9 persen penduduk miskin berada pada kondisi sangat rentan terhadap perubahan iklim, dan potensi kerugian akibat perubahan iklim sekitar di atar Rp100 triliun per tahun dengan proyeksi Rp1.300-Rp2 ribu triliun pada tahun 2029.

Risiko ini dinilai akan terus meningkat apabila tak memperhitungkan pembangunan berketahanan iklim.

Jika tidak diatasi, lanjutnya, maka dua per tiga dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) bisa habis hanya karena kerentanan iklim.

Secara lebih rinci, potensi kerugian ekonomi di kawasan Pantura Jawa sebesar 27 persen kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengingat sekitar 60 persen industri nasional berada di pesisir wilayah Jawa, dan Jakarta sendiri diperkirakan bisa kehilangan sekitar 186 juta dolar AS setiap tahun akibat risiko banjir, kerusakan infrastruktur, dan hilangnya lahan produktif.

Selain itu, terdapat pula potensi kerugian sosial menimbang 80 persen perempuan di wilayah pesisir terdampak kehilangan pendapatan, lalu kerugian budaya karena masyarakat pesisir dapat kehilangan akar budaya dan identitas mereka seiring hilangnya tempat tinggal, dan kerugian politik seiring ribuan pulau datar yang ketinggiannya kurang dari dua meter berpotensi lenyap dalam 20-30 tahun ke depan, sehingga mengubah batas wilayah maupun kedaulatan.

“Kalau hilang pulau kita, maka hilanglah sebagian batas kontinen kita, dan ini berarti merugikan luas wilayah yang harusnya luas, tapi jadi berkurang hanya karena satu pulau, dua pulau, tiga pulau di batas terluar itu hilang karena naiknya muka laut,” ungkap dia.

Saat ini, penurunan permukaan tanah sekitar 1-20 sentimeter (cm) per tahun dan kondisi terbentuk ada di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah.

Jika diproyeksikan secara khusus dampak kenaikan muka air laut di tingkat nasional sebanyak 100 cm, maka luas terdampak sebesar 2,76 juta hektare (ha), 702 fasilitas kesehatan, 5.076 fasilitas pendidikan, 15.371 fasilitas negara, dan 4,82 juta penduduk. Adapun secara khusus di Jawa Tengah, luas terdampaknya sebesar 121.949 ribu ha, 148 fasilitas kesehatan, 901 fasilitas pendidikan, 1.870 fasilitas negara, dan 782,72 ribu penduduk.

Karena itu, wilayah-wilayah dengan kondisi terbentuk seperti Jakarta, Bekasi, Indramayu, Semarang, hingga Demak, menjadi sasaran utama dalam pembangunan giant sea wall.

“Dalam skenario terburuk, 29 pulau bisa hilang dan lebih dari 16.500 jiwa akan terdampak Terutama di kawasan Indonesia Timur seperti gugusan Kepulauan Spermonde (Sulawesi Selatan), perairan Selat Makassar yang selama ini telah mengalami banjir permanen selama tiga tahun. Selanjutnya, di Kecamatan Sayung di Kabupaten Demak, genangan permanen telah merendam pemukiman lahan produktif serta fasilitas penduduk lainnya” ucap Menteri PPN.

Mengenai kenyataan ini, lanjut Rachmat Pambudy, pemerintah tak hanya tinggal diam. Pihaknya telah menyesuaikan strategi pencegahan dan mitigasi melalui tiga pendekatan utama. Pertama ialah mendorong pengendalian sumur bor, pengelolaan air tanah, dan pengurangan beban bangunan di kawasan pesisir.

Selanjutnya yaitu rehabilitasi mangrove sebagai benteng alami menjadi prioritas, Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru yang memperkuat integrasi ekosistem pesisir dan laut dalam komitmen iklim nasional, dan program reforestasi seluas 12 juta ha. Adapun pendekatan terakhir yaitu kebijakan berbasis data dengan mendorong pembangunan pesisir berbasis data melalui Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu (SEPAKAT).

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah sedang menyiapkan sekaligus mematangkan pembangunan giant sea wall, tanggul laut ultra raksasa di sepanjang pesisir utara Jawa. Panjang pembangunan tanggul ini sekitar 500-700 kilometer dengan estimasi 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.298 triliun dengan waktu pengerjaan 15-20 tahun, diiringi dengan pembentukan Badan Otoritas Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPUJ).

Berbagai rencana tersebut merupakan bagian dari target Indonesia untuk mencapai net zero emission tahun 2060, dan pengurangan emisi 1,2 hingga 1,5 gigaton CO2 ekuivalen tahun 2035. Komitmen ini sendiri telah diimplementasikan dengan menyerahkan Enhanced Nationally Determined Contribution dan Rencana Adaptasi Nasional yang sudah ditegaskan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Pengendalian air tanah, pembangunan giant sea wall, komitmen net zero emission, dan diperkuat dengan perencanaan berbasis bukti, menjadi bagian satu visi besar melindungi rakyat dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Kepala Bappenas.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Berita Terkait

Rekomendasi lain