Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprioritaskan sejumlah program strategis pada tahun 2027, termasuk terkait keselamatan dan keamanan, hingga pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di dua kota.

“Keselamatan dan keamanan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan transportasi. Hal ini menjadi prioritas pengalokasian anggaran yang diwujudkan dalam upaya terstruktur guna menjamin keselamatan dan keamanan transportasi darat,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Aan menyampaikan bahwa Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub telah mempersiapkan program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Untuk program keselamatan dan keamanan transportasi darat, pihaknya menganggarkan Rp414,61 miliar, yang di antaranya digunakan untuk dukungan pelayanan Zero ODOL; pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan; pemeliharaan perlengkapan jalan; hingga penanganan lokasi rawan kecelakaan.

Lebih lanjut, untuk pembangunan SAUM dianggarkan Rp1,55 triliun di Medan dan Bandung.

“Kegiatan ini merupakan major project RPJMN 2020-2024 dan RPJMN 2025-2029 yang didukung pendanaannya oleh World Bank,” kata dia.

Selain itu, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub juga memprioritaskan 624 layanan keperintisan dengan anggaran senilai Rp224,09 miliar; empat layanan angkutan perkotaan dengan nilai anggaran Rp35,1 miliar; serta pembangunan infrastruktur lanjutan di tiga lokasi yang dianggarkan Rp101,9 miliar.

Lebih jauh, Aan mengatakan pihaknya juga telah menganggarkan Rp11,97 miliar untuk rehabilitasi pascabencana di Aceh dan Sumatera Barat; pembayaran AP Proving Ground Bekasi dengan nilai anggaran Rp339 miliar; serta dukungan creative financing melalui skema KPBU dengan anggaran sebesar Rp5 miliar.

Sementara itu, Aan juga menyampaikan bahwa dari total kebutuhan anggaran Rp10,22 triliun, pihaknya baru memeroleh pagu indikatif Rp4,31 triliun atau sekitar 42 persen dari kebutuhan.

“Nilai pagu kebutuhan Dirjen Perhubungan Darat tahun 2027 adalah sebesar Rp10,22 triliun. Sementara pagu indikatif yang kami terima sebesar Rp4,31 triliun atau 42,18 persen dari kebutuhan sehingga masih terdapat gap anggaran sebesar Rp5,91 triliun,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya telah mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar program-program dan layanan transportasi darat nasional dapat berjalan efektif.

“Kami juga telah mengajukan kebutuhan anggaran mandatory yang belum terakomodasi sebesar Rp2,702 triliun kepada Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan optimal,” ujar Aan.

Baca juga: Pemprov DKI siap bekali pengemudi ojol tentang keselamatan berkendara

Baca juga: Kemenhub buka ruang partisipasi swasta kembangkan transportasi cerdas

Baca juga: Kemenhub masih kaji fenomena lonjakan impor truk CBU dari China

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.