Daerah Kepulauan ini erat kaitannya dengan pertahanan negara. Namun masih banyak daerah Kepulauan tersebut yang belum sejahtera
Jakarta (ANTARA) - Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan Hendry Munief menyoroti persoalan kesejahteraan di Kepulauan Merantai, Provinsi Riau.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Hendry mendorong kedua lembaga mencarikan solusi atas persoalan di wilayah Meranti.
Dalam keterangan tertulisnya, Selasa, Hendry mengungkapkan fakta memprihatinkan yaitu ribuan warga Kabupaten Kepulauan Meranti yang bekerja tanpa visa kerja ke Malaysia akibat keterbatasan ekonomi di daerahnya.
Baca juga: Legislator dorong Kepulauan Meranti masuk RUU Daerah Kepulauan
"Daerah Kepulauan ini erat kaitannya dengan pertahanan negara. Namun masih banyak daerah Kepulauan tersebut yang belum sejahtera," katanya.
Politisi asal daerah pemilihan Provinsi Riau itu mengatakan keberadaan daerah kepulauan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga pertahanan negara.
Namun, banyak wilayah kepulauan yang justru masih tertinggal dan belum sejahtera. Yang menurut dia, mengakibatkan wilayah tersebut rentan, mengganggu pertahanan dan keamanan negara di daerah perbatasan.
Ia mencontohkan Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Meski memiliki potensi sumber daya alam yang besar, daerah ini masih tergolong dalam kategori miskin ekstrim.
Kondisi tersebut, kata Hendry, yang mendorong ribuan warga Meranti memilih bekerja ke Malaysia tanpa dokumen resmi.
"Kondisi ini pertanda negara belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Belum mampu menggali potensi daerah," ujarnya.
Baca juga: RUU Daerah Kepulauan perkuat afirmasi dan perlindungan wilayah pesisir
Ia menilai, fenomena pekerja ilegal ini sebagai sinyal kuat bahwa negara belum optimal dalam menghadirkan kesejahteraan di wilayah perbatasan, sekaligus belum maksimal dalam mengelola potensi ekonomi daerah kepulauan.
Untuk itu, Hendry berharap adanya peran konkret dari pemerintah pusat, khususnya Kemenhan dan KKP, dalam merumuskan solusi yang komprehensif.
"Kami berharap Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan perikanan dapat mencarikan solusi atas berbagai persoalan daerah seperti Kepulauan Meranti ini. Ini terkait pertahanan dan keamanan negara, namun ada kesenjangan ekonomi yang harus dicarikan solusinya," katanya menegaskan.
RDP Pansus RUU Daerah Kepulauan bersama Kemenhan dan KKP, Senin (13/7), membahas penajaman materi RUU Daerah Kepulauan.
Melalui RUU Daerah Kepulauan diharapkan lahir kebijakan strategis yang tidak hanya memperkuat aspek pertahanan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, sehingga fenomena pekerja ilegal dapat ditekan dan potensi daerah dapat dimaksimalkan.
Baca juga: Anggota DPR tinjau perkembangan ekraf Riau tampung usulan ke pusat
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
