Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat pasokan dan kelancaran distribusi barang guna menjaga inflasi tetap terkendali pada semester II 2026.
Tito juga meminta pemda, khususnya yang masih mencatatkan tingkat inflasi tinggi segera mengambil langkah-langkah pengendalian sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing, terutama melalui penguatan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
"Saya sudah memberikan arahan kepada semua daerah. Kalau target saya daerah-daerah yang tinggi-tinggi, ada di daerah timur umumnya tinggi, di Aceh juga tinggi, langkah-langkahnya menambah suplai," kata Tito dalam keterangannya.
Arahan tersebut disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Capaian Pengendalian Inflasi Semester I Tahun 2026 dan Rencana Pelaksanaan Program Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat sejumlah komponen, terutama sektor transportasi dan beberapa komoditas pangan masih memberikan tekanan terhadap inflasi.
Dalam kesempatan itu, Mendagri memastikan kondisi inflasi nasional masih berada dalam kisaran yang terkendali. Secara tahunan (year on year), tingkat inflasi nasional tercatat sebesar 3,34 persen atau masih berada di bawah batas atas target nasional sebesar 3,5 persen.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai kenaikan inflasi secara bulanan (month to month) yang dipengaruhi sejumlah faktor.
"Inflasi kita di angka 3,34 relatif terkendali di bawah target nasional, 3,5 persen maksimal," ujarnya.
Mendagri menjelaskan penyumbang utama kenaikan inflasi berasal dari sektor transportasi, terutama angkutan udara, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah.
Selain itu, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti bawang putih, minyak goreng, dan beras, juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi.
Selain memperkuat pasokan, Mendagri juga meminta pemda mengantisipasi potensi hambatan distribusi akibat kondisi cuaca, terutama di wilayah kepulauan yang kerap menghadapi gelombang tinggi.
Menurutnya, penggunaan kapal berkapasitas lebih besar dapat menjadi salah satu solusi agar distribusi barang tetap berjalan lancar sehingga pasokan terjaga dan harga kebutuhan masyarakat tetap stabil.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan pengendalian inflasi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Oleh karena itu, koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus diperkuat dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog serta pemda.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri serta sejumlah pejabat kementerian/lembaga terkait.
Baca juga: Mendagri: Kades kompeten hadirkan desa mandiri dan bendung urbanisasi
Baca juga: Mendagri: Program bedah rumah targetkan 400 ribu penerima pada 2026
Baca juga: Mendagri minta Dekranasda-pemda gali potensi kerajinan lokal
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
